Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, permasalahan investasi di Sumatera Barat, secara umum hampir sama dengan hambatan dalam meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera Barat.
"Permasalahan yang sering muncul adalah pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dan regulasi kebijakan pemerintah pusat serta daerah yang kurang mendukung iklim investasi," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, Selasa, 10 November 2020.
Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi
Dikatakan Maswar Dedi, persoalan tanah terutama tanah ulayat di Sumatera Barat sampai saat ini masih ada yang menjadi kendala bagi sebagian investor.
Sebenarnya, jelas Maswar Dedi, permasalahan ini tidak perlu terjadi bila dilakukan sosialisasi sejak awal dimana masyarakat diajak duduk bersama dan yang mereka perlukan adalah kejelasan dan prosedur serta aturan yang berlaku, sehingga masyarakat tahu/ paham, dan tidak merasa dibohongi oleh investor.
"Banyak juga pembangunan investasi di Sumatera Barat yang berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja asalkan ada keterbukaan antara pemilik lahan dengan investor," katanya.
Regulasi
Dikatakannya, Sumatera Barat mempunyai banyak potensi untuk berinvestasi namun sebagian besar terkendala karena adanya regulasi atau kebijakan baik di daerah maupun di pusat seperti pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan tanah ulayat dan lainnya.
"Untuk pengurusan izin atau pinjam pakai kawasan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat investasi," terangnya.
Untuk itu, kata Maswar Dedi lagi, diperlukan regulasi atau kebijakan yang mempermudah investasi di daerah. Diharapkan dengan telah di sahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dapat membuat iklim investasi menjadi lebih kondusif.
(by/hms-sumbar)
« Prev Post
Next Post »