"Dalam pandangan kami, pikiran merendahkan pasti tidak ada dalam kamus pertimbangan atau penilaian, susah bila pengisian jabatan-jabatan strategis dievaluasi dengan aspek yang tidak terukur dan subyektif," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis, 24 Desember 2020.
Hendrawan menyarankan kepada Din untuk menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi yang memilik hak prerogratif untuk menentukan siapa saja yang akan membantunya di kabinet.
"Seyogyanya ditanyakan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk memilih calon. Tentu Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tidak sepenuhnya terkomunikasikan kepada publik-publik," ucapnya.
Politikus PDIP itu juga menghormati keputusan Mu'ti yang tidak menerima tawaran sebagai Wamendikbud. Menurutnya, anggapan yang dinyatakan oleh Din merupakan praduga yang spekulatif.
"Saya juga menghormati putusan Pak Abdul Mu'ti yang wawasan dan kenegarawanannya mengundang rasa hormat. Namun mengaitkan putusan tersebut dengan parameter yang disebut Pak Din, akan membawa kita kepada rangkaian praduga yang spekulatif," katanya.
Diketahui, Din menilai sikap Abdul Mu'ti, yang menolak jabatan Wamendikbud, sudah tepat. Din mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan.
"Penolakan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, 24 Desember 2020.
"Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Prof Abdul Mu'ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," sambung Din.
Source: detikcom
« Prev Post
Next Post »
