Dikatakannya, inventarisasi subjek dan kewenangan hak atas tanah ulayat juga dilakukan. Kegiatan ini berkaitan dengan status tanah ulayat, siapa pemegang tanah ulayat, siapa yang berwenang di ulayat tersebut.
Dalam instrumen tersebut, juga termasuk dalam menginventarisasi kondisi sosial budaya di lokasi.
"Kita mencoba melihat bagaimana secara adat, ketentuan atau pengaturan masalah ulayat, sistem pewarisan ulayat, sosial ekonomi, sistem kelembagaan, dan bagaimana proses penyelesaian konflik dalam masyarakat," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.
Menurutnya, instrumen yang dibuat juga mencoba melihat bagaimana pola kerjasama antar pemilik ulayat dengan investor. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk observasi, penelitian lapangan dan Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan pertama dilakukan di Kanagarian Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu ke daerah Kanagarian Guguak Sarai Kabupaten Solok, seterusnya ke Nagari Bukik Surungan Padang Panjang, dan terakhir di Kanagarian Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.
"Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal mengundang perwakilan seluruh nagari yang daerahnya dijadikan data base tersebut ditambah dengan instansi yang terkait dengan masalah penanaman modal untuk ikut dalam kegiatan Focus Group Discussion dan Workshop yang dilaksanakan di Kota Padang," ujarnya.
Dikatakannya, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dan nagari lain yang bisa memberikan masukan dalam masalah penanaman modal tersebut.
(by/hms_sumbar)
« Prev Post
Next Post »