Habib Salim Sebut Aturan Berjilbab di Sekolah Sejalan dengan Revolusi Mental, Singgung Suster dan Biarawati

Habib Salim Sebut Aturan Berjilbab di Sekolah Sejalan dengan Revolusi Mental, Singgung Suster dan Biarawati
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Majelis Dzikir RI-1 Advokat Habib Salim Jindan Baharun, ST, SH., menanggapi dengan tegas kuasa hukum orang tua siswi SMK N 2 Padang yang menyurati presiden dengan yang keberatan dengan aturan berjilbab di sekolah.


Menurut Habib Salim, aturan berjilbab di sekolah di Kota Padang tidak mencoreng dunia pendidikan, namun justru mendidik mental anak bangsa menjadi lebih baik. Pemakaian jilbab di sekolah untuk mendidik sedini mungkin agar anak-anak tidak mengumbar aurat. 


"Jangan terjebak dengan pola pikir kita yang picik, terjebak jilbab identitas muslim, atau kita jangan kejebak undang- undang yang ada, dengan menvonis intoleransi dan sebagainya, karena prinsip revolusi mental intruksi Presiden RI sudah cukup jelas membangun mental anak bangsa yang lebih baik, sejalan dengan prinsip aturan jilbab," tegas Habib Salim di Jakarta, Sabtu, 30 Januari 2021. 


Menurutnya, gerakan nasional revolusi mental harus digaungkan terus dan sedini mungkin. "Kita harus melihat semua aturan dengan iman, justru harus bangga melihat anak-anak berpakaian santun menjaga aurat, menjaga pandangan mata yang melihat. Dan suatu hal yang wajar, sekolah ini mayoritas muslim," cakapnya.


Untuk kasus sekolah di Padang yang menghimbau siswinya memakai jilbab, menurut Habib Salim, tidak ada pelanggaran HAM. "Hal ini justru kita harus berterima kasih pada sekolah yang menerapkan peraturan berbusana sopan dan tertutup, termasuk non muslim. Karena pakaian sekolah pada umumnya masih sexy yang menampakkan aurat justru akan memicu terjadinya pelecehan sexual dan pemerkosaan, permasalahannya tinggal dikomunikasikan dan disesuaikan. Intinya kita tidak perlu berlebihan menyikapi persoalan- persoalan bangsa dengan berlebihan, apalagi saling menuntut atau melaporkan," ujar Habib Salim. 


Dikatakannya, harus dikesampingkan jilbab sebagai identitas muslim, karena menutup aurat adalah agar laki- laki  dapat menjaga pandangannya baik siswa maupun guru. Prinsip yang diterapkan di sekolah sudah istimewa. 


"Kita sebenarnya patut bangga pada sekolah itu. Revolusi mental harus diterjemahkan dengan baik, jangan sedikit- sedikit bahkan salah kaprah dan dianggap melanggar HAM, melanggar SARA, mana ada agama yang mengajarkan boleh mengumbar aurat. Dalam agama non muslimpun, wanita pakai pakaian panjang dan menutup kepala seperti para suster dan biarawati," imbuhnya.


Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pihaknya dari Majelis Dzikir RI 1 menegaskan, peraturan yang telah dibuat oleh sekolah di Padang sama sekali tidak mencoreng Pancasila, bahkan sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak ada yang melukai dunia pendidikan.


"Pokoknya kami ingatkan jangan terlalu berlebihan. Apalagi sampai harus proses hukum, memberi sanksi dan sebagainya, dan kami minta belajarlah jadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Peraturan yang dibuat oleh sekolah bukanlah intoleransi melainkan pikiran kita sendiri yang intoleransi. Dalam masalah ini pemerintah seharusnya tegas, karena pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini. Kami dari Majelis Dzikir RI 1 merasa sedih dan prihatin atas kasus ini, karena aturan sekolah dianggap intoleransi dan melanggar pancasila," tegas Habib Salim.


Untuk para lawyer yang telah mengajukan surat keberatan kepada Presiden RI, DPR RI, Komnas HAM, Habib Salim berdoa, semoga Allah SWT membuka mata hatinya agar sadar bahwa pemakaian jilbab justru membawa kebaikan karena menjaga anak- anak didik dari pelecehan sexual dan pemerkosaan, tentunya hal ini sesuai dengan Pancasila. 


"Mari dibicarakan dengan baik kalau dirasa ada masalah, tidak perlu saling menghujat, menuntut memberi sanksi atau memecat. Jika hal ini berlarut- larut, kapan Indonesia bisa tenang, negara kita ditimpa bencana bertubi- tubi, virus Covid -19 juga belum reda. Marilah menyelesaikan masalah dengan iman dengan kepala dingin tidak usah ada yang merasa paling jago atau paling berkuasa, karena tindakan yang diambil bukan menyelesaikan masalah justru menambah ruwet masalah, termasuk anggota dewan, jadi lah perwakilan rakyat yang baik, arif dan bijaksana, tidak usah ikut terkesan memperkeruh suasana," ungkap Habib Salim.


Habib Salim menegaskan, pihaknya dari Majelis Dzikir RI-1 sekaligus sebagai pengacara Pimpinan Pusat Kantor Advokad Salim Group Majelis Dzikir RI-1 akan siap memberikan pendampingan hukum, jika masalah ini akan dibawa kepengadilan atau dibesar-besarkan, karena masalah ini bukan intoleransi, tidak melanggar undang-undang dan pancasila. 


"Pokoknya, jangan terlalu berlebihan mengambil keputusan dan salah persepsi karena akan menambah persoalan baru. Marilah kita lakukan komunikasi dialog yang baik dan damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kalau terlalu berlebihan mencari- cari kesalahan adalah hal mudah, karena manusia tempatnya salah, tempatnya lalai. Mari kita banyak mohon ampun kepada Tuhan, atas musibah Corona yang tidak kunjung berakhir, hidup mati kita tidak ada yang tau, selalu hadirkan iman sebarkan iman, hadirkan cinta kasih sebarkan cinta kasih, hidup di dunia sementara akhirat selama- lamanya, La ilaha illaAllah," pungkas Habib Salim. 


(fri)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »