Kebijakan pertahanan tersebut, merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Kementerian Pertahanan.
Dilansir dari ANTARA, berikut sembilan kebijakan yang menjadi pedoman penyelenggaraan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Pertama, melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 melalui upaya peningkatan kapasitas pertahanan yang berupa sarana prasarana, dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI.
Kedua, penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan.
Ketiga, penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistic nasional.
Keempat, melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi Alutsista matra darat laut dan udara, dan pengembangan personel dengan menerapkan rightsizing dan proportional grows yang disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.
Kelima, adanya pembentukan komponen cadangan matra darat, laut, serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra guna memperkuat komponen utama.
Keenam, penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan.
Ketujuh, penguatan pertahanan di wilayah-wilayah Selat Strategis dengan memperkuat costal missile defence system dan costal surveillance system.
Kedelapan, pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerjasama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang, kandungan lokal untuk meningkatkan kemampuan industri.
Kesembilan, pembangunan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri, dengan melakukan penyiapan cadangan pangan, air, energy.
Serta sarana nasional lainnya untuk mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.
“Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara. Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya,” pungkas Prabowo.
(*)
« Prev Post
Next Post »