Hadapi Bencana, Sumbar Perlu Gandeng Pusat Karena Anggaran APBD Terbatas

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai daerah yang rawan bencana, warga Sumatera Barat harus selalu siap menhadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Hal itu mengemuka pada kegiatan diskusi "Mitigasi Bencana di Sumbar" yang digelar oleh Komunitas Pemerhati Sumbar (KAPAS), Kamis, 4 Maret 2021.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Kalaksa Badan Oenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, H. Erman Rahman, SE, MS.i,  dan Johnnedy Kambang (Jurnalis).

“Ancaman bencana di Sumbar sangat lengkap. Sedikitnya ada 13 ancaman bencana yang ada di Sumbar. Gunung api saja ada 3 di Sumbar, 4 dengan Gunung Kerinci, belum lagi ancaman bencana lainnya. Ini takdir kita di Sumbar, kita tak bisa lari dengan kondisi alam ini,” ungkap Aktivis Kebencanaan Khalid Saifullah.

Dalam potensi ancaman bencana ini, lanjut Khalid, potensi rentannya di mana dan apa resikonya. Karena itu, dalam mitigasi bencana yang perlu diurus itu adalah resikonya. Inilah yang harus diorganisir untuk menguranginya.

Dalam manajemen risiko, tambah Khalid, ada pencegahan untuk mengurangi bahaya dan ancamannya. Beda halnya dengan gempa bumi, yang sulit dilakukan pencegahan.

“Tapi kalau banjir, longsor atau abrasi pantai, masih bisa kita urus untuk mengurangi resikonya. Dilakukan upaya mitigasi agar risikonya semakin kecil. Apalagi juga ditambah dengan kesiapsiagaan,” ucap ungkap Khalid yang juga Ketua Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar.

Bicara soal unsur risiko bencana, maka Khalid menjelaskan bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Risiko itu bisa dalam bentuk luka-luka, kerugian harta benda hingga meninggal dunia.

“Nah, rumus mengurangi risiko itu, turunkan kerentanannya sehingga potensi ancamannya berkurang,” ujarnya.

Khalid mencontohkan ancaman bangunan runtuh atau tertimbun reruntuhan, maka untuk memgurangi resikonya, perkuat struktur bangunan. Bangun rumah yang tahan gempa.

“Karena itu, diagnosa masalah itulah yang dilakukan untuk menentukan obat apa yang tepat untuk mengobatinya. Ini yang sangat penting,” tutur Khalid.

Dalam mengantisipasi pengurangan risiko bencana, ujar Khalid, jelas memerlukan political will dari pemimpin sehingga melahirkan kebijakan yang mengurangi ancaman bencana.

“Political will sangat penting untuk melahirkan kebijakan dalam mengantisipasi risiko dan ancaman bencana yang berpotensi mengurangi kerugian,” kata Khalid.

Khalid juga menyinggung pentingnya soal anggaran dalam menghadapi bencana. Pasalnya, pemerintah harus menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana itu.

"Ketika ada Rakorbang, anggaran untuk bencana tidak masuk, di situ saya miris," katanya.

Sementara itu, Kalaksa Badan Oenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman mengatakan, untuk penanganan bencana, dibutuhkan anggaran yang sangat besar. 

"Kalau mengandalkan APBD, itu tidak mungkin, karena APBD kita terbatas. Mau tidak mau kita harus mengandeng BNPB," ungkapnya.

Meski demikian, Erman Rahman mengatakan, anggaran di BPBD Sumbar  saat ini cukup memadai untuk melakukan mitigasi bencana, seperti pelatihan segala macamnya.

"Dari segi sapras, saat ini semua alat-alat kita siaga 24 jam. Tidak ada persoalan, termasuk alat berat yang baru kita beri," ungkapnya.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News