"Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru yang menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono," kata Darmizal dalam keterangan resminya, Jumat, 5 Maret 2021.
Darmizal mengklaim dukungan yang akan diberikan kepada Moeldoko kemungkinan akan menjadi suara bulat mayoritas kader.
Ia menegaskan KLB Demokrat nantinya memiliki agenda utama untuk memilih dan menetapkan ketua umum baru. Ia mengklaim sudah banyak kader berharap Partai Demokrat akan kembali kepada kejayaannya dengan ketua umum baru.
"Insya Allah di bawah pimpinan Ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," kata dia.
Guna mencapai tujuan tersebut, Darmizal berjanji DPP Partai Demokrat akan menyediakan dan menanggung berbagai kebutuhan alat peraga kampanye. Kebutuhan itu, kata dia, tak lagi disiapkan oleh para kader di tingkat DPD dan DPC.
"DPD dan DPC Indonesia tinggal bekerja keras meyakinkan suara masyarakat Indonesia," kata dia.
Darmizal mengklaim KLB akan dihadiri sekitar 1.200 peserta. Peserta itu terdiri dari para pengurus DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh tanah air.
"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jum'at siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata dia.
Lebih lanjut, Darmizal pun menjelaskan sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB. Ia berharap Demokrat dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena.
"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB). Sebab semangat dan harapan kami sama," kata Darmizal.
Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan peserta yang hadir dalam KLB bukanlah pemilik suara yang sah.
Kata Herzaky, Panitia pelaksana Kongres pun diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat, sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenkumham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020.
Menurutnya, rencana pelaksanaan KLB Bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir, merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan.
Mereka, kata Herzaky, menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.
"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," katanya.
Source: CNN Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »