"OPD yang mengelola Bantuan Sosial harus terbuka dalam menginformasikan persoalan ini. Jangan mempersulit penerima. Apalagi main opor-opor atau sampai tak melayani masyarakat," ujar kader Demokrat ini, baru-baru ini.
Ia menyampaikan, jika pengurusan Bansos tidak bisa sendiri-sendiri, OPD harus sampaikan ke 45 wakil rakyat bila bantuan berasal dari Pokir dewan. Jangan dinas diam saja. Apalagi sampai tak menginfokan.
"OPD yang ada harus jalin komunikasi dan transparan dalam hal ini," paparnya.
Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Zalmadi meminta kepada OPD terkait menyesuaikan data yang ada dengan penerima Bansos. Supaya kesalahan tak dialami dan penerima memang tepat sasaran.
"OPD pengelola Bansos harus jeli dan teliti dalam mencek penerima Bansos. Jangan salah salah. Agar masalah baru tak timbul dan Bansos yang akan dicairkan terealisasi penuh," paparnya.
Kadinsos Padang, Afriadi menyampaikan pihaknya akan menginfokan masalah ini ke warga dengan terbuka. Agar pertanyaan pertanyaan tak muncul dan keamanan terwujud.
Untuk saat ini, Dinsos masih menanti Juklak dan Juknis pencairan Bansos itu dari Pusat. Jika telah ada, proses pencairan segera dimulai.
(Sandi)
« Prev Post
Next Post »