Kantor DPP-nya 'Digerayangi' KPK, PPP Buka Suara

BENTENGSUMBAR.COM - Politikus PPP akhirnya buka suara pasca kantor DPP-nya 'digerayangi' oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.

KPK diketahui telah mengunjungi kantor DPP PDIP dan PPP, yang menjadi sorotan Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana. 

Dalam kunjungan KPK tersebut, Wawan mengatakan bahwa praktik politik uang relatif marak dalam sistem politik di Indonesia. 

Dia juga menyampaikan hasil kajian dan survey yang dilakukan KPK pengelolaan partai politik. 

“Secara umum partai politik masih perlu membenahi pengelolaan internalnya," ujar wawan dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Kamis, 15 April 2021. 

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto menambahkan perlunya Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) dalam partai politik .  

"SIPP bisa jadi solusi lima permasalahan internal partai. SIPP, terdapat lima komponen utama, 19 variabel dan 48 indikator, yang tercakup dalam Tools of Assessment," kata Kumbul. 

Kumbul menegaskan, KPK meminta PDIP dan PPP menyiapkan tim yang bertanggung jawab dalam pengisian ToA Sistem Integritas Partai Politik. 

Nantinya hal tersebut akan digunakan sebagai indikator sejauh mana partai politik mengaplikasikan lima komponen dalam SIPP.  

Terkait kunjungan tersebut, Politikus PPP Arsul Sani tidak mau memberikan tanggapannya. 

“Tanya ke Sekjen Arwani saja,” ujarnya kepada GenPI.co, Kamis, 15 April 2021.

Sebelumnya, KPK melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat datangi Kantor DPP Partai PDIP dan PPP untuk mendorong komitmen menerapkan SIPP pada 14 April 2021.

(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News