“KPK DKI itu sudah dibentuk sejak 2018, lalu apa saja hasil yang sudah dikerjakan dan apa saja prestasinya? silakan dibeberkan ke publik,” kata Kenneth, mengutip dari Genpi.co, Minggu, 11 April 2021.
Kent menilai langkah Anies Baswedan saat menjelaskan kinerja KPK Ibu Kota blunder, terlebih ketika adanya kasus pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Jakarta Timur.
Kasus itu kemudian diusut oleh KPK nasional meskipun kasus ini menyeret perusahaan BUMD.
Tak hanya itu, ia juga menanyakan apakah pihak KPK DKI memiliki sertifikasi sebagai penyidik kasus korupsi.
“Jangan melibatkan anggota TGUPP, memangnya mereka punya sertifikasi sebagai penyidik dalam mencegah kasus korupsi?” tanya Kent.
Kent secara blak-blakan mengatakan pihak KPK DKI hanya diisi oleh tim sukses Anies saat Pilkada lalu.
“Masyarakat semua tahu bahwa mereka kan hanya tim sukses Pak Anies waktu lalu,” ujar Kent.
“Kecuali jika Negara Republik Indonesia punya Pak Anies, boleh boleh saja membuat aturan sendiri dan membuat KPK Provinsi, jangan membuat ibukota seperti perusahaan nenek moyangnya sendiri,” imbuhnya.
Ia pun mengatakan jika membuat kebijakan seperti ini sudah sebaiknya melibatkan DPRD dan tetap membuat aturan berlandaskan UU.
“Harusnya jika ingin membuat kebijakan libatkan DPRD dan perpatokan kepada Undang Undang, jangan membuat aturan sendiri,” ketusnya.
Source: terkini.id
« Prev Post
Next Post »