"Saya hanya mengingatkan anggota DPRD saja. Saya lebih banyak paham soal aturan itu. Jangan mereka menjebak diri untuk dipersoalkan orang. Dipersoalkan dengan aturan pemeriksaan keuangan," pungkas Wahyu kepada wartawan, Sabtu, 8 Mei 2021.
Dikatakan Wahyu, bosnya DPRD itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 yang berisi pembatasan jumlah peserta buka puasa bersama dan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar gelar griya atau open house.
"Mengapa terlalu berani melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah. Bos DPRD itu Mendagri. Mendagri telah mengeluarkan SE tidak boleh lagi berbuka bersama, tidak boleh lagi berkumpul," kata Wahyu.
Sementara itu, jelas Wahyu, reses menghadirkan ratusan orang pada kegiatan tersebut. Belum lagi soal pembiayaan reses.
"400 orang bukan jumlah yang sedikit. Lantas, uangnya dari mana? Jangan sampai nanti ada temuan. Saya kasihan dengan kawan-kawan anggota DPRD itu," kata Ketua DPD PPM Sumbar ini.
Jangan itu, kata Wahyu, untuk pimpinan saja tidak dibolehkan lagi open house.
"Ini reses. Jangankan itu, orang Padang Panjang saja mau ke Padang kena sekat sekarang. Nah ini anggota DPRD malah menggelar reses menjelang lebaran. Mulai dari kemaren (Jumat, red) kabarnya," tukuk Wahyu.
(by)
« Prev Post
Next Post »