"Tentunya ini terjadi apabila amandemen masa jabatan bisa tiga periode," kata Qodari dalam webinar, Sabtu, 8 Mei 2021.
Jika skenario ini terjadi, Qodari mengatakan mayoritas partai politik akan mendukung Jokowi-Prabowo hingga menyisakan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera saja. Gabungan suara kedua partai itu pun hanya 18 persen sehingga tak akan memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau parliamentary threshold.
Namun, kata Qodari, ada kemungkinan PKS akan turut dalam gerbong Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong. Ia mengatakan tanda-tanda kemungkinan PKS mendukung Jokowi sudah terlihat dari safari yang dilakukan partai dakwah ini dalam beberapa waktu belakangan.
"Tanda-tandanya pertama, PKS sudah keliling, ke NasDem, ke Golkar, dan yang belum pernah terjadi ketemu dengan PDI Perjuangan. Itu kan tanda-tanda alam yang bisa dibaca," kata Qodari. Selain itu, Qodari menganggap PKS pendukung loyal Prabowo sehingga mungkin saja bakal mendukung komposisi Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang hadir dalam webinar tersebut membantah anggapan Qodari. "Walaupun sudah ketemu PDIP, PKS tetap oposisi," kata Mardani.
Skenario kedua menurut Qodari adalah Prabowo Subianto melawan Anies Baswedan. Ia mengatakan hal ini mungkin terjadi jika Prabowo didukung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Anies diusung partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Qodari beralasan, munculnya nama Anies dalam skenario ini ialah popularitas Gubernur DKI Jakarta itu yang tercatat tinggi.
Adapun skenario ketiga menurut Qodari ialah ada tiga calon presiden, yakni Prabowo, Anies, dan Ganjar. Meskipun, ujar Qodari, Ganjar terganjal dukungan PDI Perjuangan yang belum tentu akan jatuh kepada dirinya.
Ini bukan pertama kalinya Qodari menyinggung ihwal kemungkinan Jokowi berpasangan dengan Prabowo melawan kotak kosong di Pilpres 2024. Sebelumnya, ia beralasan pasangan Jokowi-Prabowo akan mengakhiri polarisasi yang terjadi akibat Pilpres 2014 dan 2019.
Pendapat Qodari ini telah berkali-kali dikritik sejumlah pihak. Ide masa jabatan presiden tiga periode dinilai berbahaya bagi demokrasi. "Masa jabatan yang terlalu lama berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," kata pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pada Rabu, 24 Maret lalu.
Presiden Jokowi pun sebelumnya menyatakan tidak berminat menjadi presiden melebihi batas waktu yang diatur dalam konstitusi yakni selama dua periode. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi soal ribu-ribu tiga periode untuk capres 2024 pada Senin, 15 Maret 2021.
(*)
« Prev Post
Next Post »