Isu ini memantik perhatian para tokoh politik untuk bersuara.
Pengamat politik Tony Rosyid mengatakan, belajar dari Orde Lama 22 tahun, dan Orde Baru 32 tahun, para tokoh di era reformasi bersepakat untuk membatasi masa jabatan presiden dua periode.
"Alasannya pertama, makin lama presiden berkuasa, godaan untuk ingin terus berkuasa akan sangat besar," ucapnya, Selasa, 1 Juni 2021, dilansir dari GenPI.co.
"Awalnya tiga periode, lalu keenakan, ketakutan kehilangan kekuasaan dan akhirnya seumur hidup. Kami sepakat tidak ingin mengulang masa kelam Orde Lama dan Orde Baru," tambahnya.
Menurutnya, poin kedua, makin berkuasa umumnya akan otoriter. Ketika semua berada dalam kendali kekuasaan, presiden tergoda untuk berbuat semaunya.
"Jika presiden melakukan satu kesalahan, godaan untuk menutupi kesalahan itu akan makin besar. Disinilah peluang otoriter terjadi," ucapnya.
Tony menjelaskan, poin ketiga, tidak ada presiden yang tidak memiliki rival politik. Makin lama, bakal banyak jumlah rival politiknya dan bertambah kuat.
"Makin banyak rival politik yang dipenjara, ini membuka potensi adanya dendam politik di kemudian hari," jelasnya.
Untuk poin keempat, pembatasan jabatan presiden berfungsi untuk memberi kesempatan generasi yang lebih muda berkiprah dan ambil peran untuk bangsa.
"Anak muda tahu kebutuhan zamannya. Rakyat pun bersemangat dengan presiden yang baru. Sebab, Ada harapan dan mimpi baru yang tumbuh dalam benak rakyat," jelasnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »