Menurut dia, lembaga antirasuah juga harus diawasi sesuai dengan UU KPK yang baru.
"Saya memegang jargon demokrasi, 'power trends to corrupt, absolut power absolutely corrupt'. Jadi, saya mendukung UU KPK, tetapi tidak bulat," ucap Dedek, dilansir dari GenPI.co pada Selasa, 29 Juni 2021.
Uki, sapaan akrabnya menilai setiap institusi negara harus diawasi akuntabilitasnya, termasuk KPK.
Akan tetapi, dia menyoroti poin yang tidak sesuai, yaitu dibutuhkan izin Dewas KPK untuk penyadapan.
Sebab, bila memerlukan izin terkait penyadapan, Dewas KPK juga termasuk ke dalam sistem pelaksanaan.
"Sedangkan pengawas itu harusnya berada di luar sistem pelaksanaan. Kalau tidak begitu, Dewas KPK harus ikut diawasi bukan mengawasi," jelasnya.
Sementara itu, Uki menanggapi istilah 'lip service' dari BEM UI kepada Jokowi.
Menurutnya, anggapan tersebut perlu didengarkan lebih lanjut untuk diperdebatkan di ruang publik.
"Terkait istilah 'lip service', itulah bahasa anak muda. Saya tertarik untuk mendengarkan argumentasi mereka, tanpa ditekan," tegasnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »