"Jika memang dalihnya adalah mempercepat proses vaksinasi seharusnya yang dibentuk adalah lokasi-lokasi vaksinasi baru bukan malah memperjualbelikan vaksin di masa krisis," ujarnya, dilansir dari GenPI.co pada Rabu, 14 Juli 2021.
Menurutnya, hal ini juga menjadi salah satu bukti juga bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu instrospeksi atas apa yang sudah disampaikan.
"Vaksin gratis tetap dilakukan namun ada vaksin yang diperjualbelikan adalah itikad pemerintah melalui BUMN atau swasta yang tetap ingin mengambil uang dari masyarakatnya di masa pandemi," tandasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga menilai pemerintah tidak memiliki akhlak karena menjual vaksin.
"Tidak berakhlak ini namanya. Tugas pemerintah pastikan rakyatnya dapat hak paling dasar, yaitu hak hidup," ujarnya kepada GenPI.co, Selasa, 13 Juli 2021.
Menurutnya, hak tersebut termasuk memperoleh vaksin yang manjur.
Dirinya juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah yang membuat rakyat membayar untuk vaksin covid-19.
"Situasi negeri sedang genting. Covid-19 sedang ganas-ganasnya, nyawa rakyat makin byk bergelimpangan karena oksigen langka," tuturnya.
Tidak hanya itu, menururnya, obat juga semakin mahal dan akses perawatan pasien positif covid-19 di rumah sakit sangat terbatas.
"Sejak pandemi ini, rakyat juga makin banyak yanvlg susah karena nganggur. Sekarang rakyat mau dibebani dengan mesti beli vaksin," katanya.
Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah komitmen untuk menggratiskan vaksin untuk rakyat Indonesia.
"Mangapa kini malah dijual? Pemerintah harusnya fokus untuk tingkatkan penyebaran vaksin agar makin masif dan merata. Bukan lalu ada yang cari rente dengan jualan vaksin," tandasnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »