Menurutnya, Jokowi hanya membawa-bawa nama rakyat untuk mempertegas opsi kebijakan penanganan Covid-19 yang sebenarnya tidak optimal dilakukan.
Jeritan masyarakat dalam melonggarkan pelaksanaan PPKM Darurat, justru dinilai Gde Siriana, memperjelas adanya persoalan dalam pemberian bantuan sosial (bansos), khususnya bantuan kebutuhan pokok (sembako).
"Ya rakyat menjeritlah, bansos makanannya belum diterima oleh semua masyarakat saat PPKM Darurat," ujar Gde Siriana, dilansir dari RMOL pada Sabtu, 31 Juli 2021.
Selain lambatnya penyerahan Basos sembako, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini juga tidak melihat inisiatif pemerintah memberikan bantuan tunai secara cepat ke rekening-rekening masyarakat kurang mampu.
"Yang itu sudah barang tentu bisa digunakan untuk konsumsi pasca PPKM.
Karena itu, Gde Siriana menyayangkan pemerintah tidak bergerak dengan seharusnya dalam merespon dampak pandemi yang masih mengkahwatirkan saat ini, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang tidak empati kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Jadi rakyat percaya dari awal jika dilakukan cepat (penyaluran bansos). Rakyat tidak akan menjerit kalau semua bantalan sosial disediakan sebelum PPKM. Apalagi jika paket sembako nya manusiawi," tandasnya.
Jokowi menyinggung perihal jeritan masyarakat saat PPKM Darurat yang berlangsung 3-20 Juli saat memberikan sambutan di acara Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Juli 2021.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyatakan bahwa saat dilaksanakannya PPKM Darurat masyarakat sudah menjerit, solusi penanganan Covid-19 dengan cara lockdown tidak tepat.
"Kalau lockdown bisa kita bayangkan! Dan belum bisa menjamin juga masalah (penyebaran virus corona) selesai," ujar Jokowi.
Atas alasan itu, Jokowi menganggap PPKM Darurat sebagai strategi semi-lockdown.
(*)
« Prev Post
Next Post »