Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) Teddy menegaskan, bahwa memutuskan sah atau tidak TWK pegawai KPK bukanlah ranah Ombudsman.
Pasalnya, TWK KPK dilaksanakan atas perintah UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, jika ada gugatan dapat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kewenangan untuk menguji sah atau tidak sahnya suatu produk hukum adalah kewenangan PTUN," ujar Teddy, dilansir dari RMOL pada Selasa, 27 Juli 2021.
Teddy menegaskan, KPK tidak perlu menghiraukan kesimpulan ORI yang merekomendasikan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat (TMS) pada Test Wawasan Kebangsaan agar tetap dialihkan menjadi ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.
Hal ini, kata dia, lantaran KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung terkait HUM Perkom KPK No 1/2011 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
KPK, lanjutnya, juga masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan pasal 69B dan 69C tentang penyelidik dan penyidik adalah ASN.
Masih kata Teddy, semua ahli pun sudah menyatakan bahwa pelaksanaan TWK pegawai KPK yang dalam hal dilakukan dengan koordinasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sah secara perundang-undangan.
"Jadi, ini (kesimpulan ORI) sangat aneh dan tidak berdasar," demikian Teddy.
(*)
« Prev Post
Next Post »