Pengakuannya merupakan respons atas saran anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid untuk mengkonversi rekening dana investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) di seluruh BUMN menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Pak Nusron, ini program lama semua, mungkin selama ini tidak ada yang berani mengambil posisi ini untuk dibersihkan," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, dikutip Jumat, 9 Juli 2021.
Dalam kesempatan itu, Nusron mengutarakan beban masa lalu perseroan negara terkait dengan utang. Dimana, utang BUMN pada periode 1998-2000 tidak bisa ditelusuri lagi akibat krisis moneter saat itu.
Utang yang dimaksud terkait dengan RDI dan SLA yang jumlahnya mencapai puluhan triliun.
"Saya paham Pak (Erick Thohir) ini jamannya Pak Tanri Abeng, Pak, tahun 1998," ungkap dia.
Legislator asal Partai Golkar tersebut juga mengkritisi, penugasan pemerintah yang dibebankan kepada perseroan negara. Dia menilai, penugasan pemerintah seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian teknis seperti Kementerian PUPR.
BUMN juga tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah. Bahkan, perusahaan pelat merah akan lebih menguntungkan dan sehat keuangannya jika tidak menjadi investor dari program pemerintah itu sendiri.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ungkap dia.
Source: Okezone
« Prev Post
Next Post »