Natalius Pigai Serang Komut Pertamina: Sombong Amat Ahok

Natalius Pigai Serang Komut Pertamina: Sombong Amat Ahok
BENTENGSUMBAR.COM - Penghapusan fasilitas kartu kredit yang diberikan Pertamina kepada jajaran direksinya, kembali mencuat. Kali ini aktivis Natalius Pigai kritisi Ahok yang mencabut fasilitas Pertamina tersebut, sampai bilang sombong Ahok.


Hal tersebut dijeaslkan Pigai, jika fasilitas kartu kredit yang diberikan jajaran direktis dan dihapus oleh Komisaris Utama PT Pertamina bukan menjadi gebrakan yang membanggakan di mata Pigai.


Dinilainya jika fasilitas kartu kredit tersebut seharunya memang tidak ada dan diberikan kepada jajaran direksi Pertamina yang sudah lebih dulu mendapatkan fasilitas tersebut.


“Sombong amat Pak Ahok! Bangsa ini butuh moral dan etika,” kata aktivis Natalius Pigai, dilansir dari Hops.ID pada Jumat, 9 Juli 2021.


Baginya, akses kartu kredit bernilai fantastis di jajaran pejabat BUMN sudah sepantasnya ditiadakan, apalagi bila klaim limit kredit hingga Rp 30 miliar benar adanya.


Pemberian fasilitas kartu kredit limit puluhan miliar merupakan bentuk moral perusak yang seharusnya tidak boleh ada sejak awal dan telah melukai hati rakyat.


“Sudah pasti banyak yang tidak suka, bahkan benci (adanya kartu kredit limit Rp 30 M). Jadi bukan karena kehebatan, tapi karena akses kredit Rp 30 M (ada) saat jutaan rakyat menderita dan miskin,” tandasnya.


Menanggapi hal tersebut, Komut PT Telkom (Persero) Tbk, Bambang Brodjonegoro menilai kartu kredit Ahok dari Pertamina yang limitnya mencapai Rp30 miliar itu tidak masuk akal.


Bambang mengatakan, sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dia juga mendapatkan fasilitas yang sama, yakni berupa kartu kredit.


Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui lebih lanjut terkait limit kartu kreditnya mencapai Rp30 miliar.


Menurut pandangan pribadinya, Bambang mengatakan kartu kredit dengan limit sefantastis itu tampaknya tak masuk akal.


“Infonya ada fasilitas kartu kredit, tapi saya belum terinfo mekanisme dan limitnya. Limit Rp30 miliar untuk komisaris utama tampaknya tidak masuk akal,” kata Bambang, mengutip CNN pada Kamis, 17 Juni 2021.


Ketika ditanya soal rencana penghapusan fasilitas kartu kredit, Bambang mengaku bakal segera membahas terlebih dahulu dengan jajaran komisaris lainnya.


Pihaknya menjelaskan, sebenarnya tidak masalah fasilitas kartu kredit dihapus apabila tidak memberikan manfaat kepada perusahaan.


“Saya harus review (kaji) dulu dengan semua komisaris. Kalau memang tidak terlalu bermanfaat, bisa saja dihapus,” imbuhnya.


(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »