Sebagaimana diketahui, Risma sempat baik pitam saat meninjau penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Pasalnya, saat Risma melakukan tinjauan ditemukan BPNT baru dicairkan dua bulan dari yang seharusnya langsung tiga bulan.
Mualimin menjelaskan, kemarahan Risma tidak ada gunanya jika tak ada evaluasi dalam penyaluran bantuan.
"Mensos Risma mau marah-marah sambil keliling Indonesia? Masalah mau selesai kapan? Negara ini luas," katanya, dilansir dari GenPI.co pada Selasa, 27 Juli 2021.
Menurutnya, harusnya Risma membuat sistem yang bisa berjalan dari pusat sampai tingkat desa agar Bansos tidak dikorupsi dan tersalurkan merata.
"Harusnya Risma ke Tuban bawa orang KPK, biar birokrat takut jika hendak main main anggaran," ucapnya.
Dia menjelaskan, Risma harus kerjasama dengan KPK dan gandeng penyidik saat kunjungan ke daerah.
"Kalau blusukan ke daerah biar ditakuti pejabat setempat, supaya tak ada lagi dana bansos disunat," ujarnya.
Baginya, Ini situasi sudah gawat, jika bansos tidak tepat sasaran atau kena potong birokrat, masyarakat bisa kelaparan.
"Orang lapar bisa ngamuk, gejolak sosial menanti," ucapnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »