Sebelumnya, Jokowi menyatakan belum menerapkan karantina (lockdown) karena sadar akan jeritan rakyat di masa kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Menurut Saiful, jeritan rakyat akan hilang jika pemerintahan Jokowi mau melakukan lockdown disertai membiayai semua kebutuhan rakyatnya. Dia juga menilai Jokowi terus saja menyalahi rakyatnya sendiri.
“Presiden Jokowi malah salahkan rakyat, kalau lockdown berani tidak untuk biayai rakyat tidak? Kalau berani rakyat tentu akan menerima kebijakan lockdown, tapi kalau PPKM Darurat rakyat tidak diberikan apapun, tentu rakyat akan melawan,” katanya, dilansir dari Galamedia pada Sabtu, 31 Juli 2021.
Pakar ini berpendapat, dengan menyalahkan rakyat, publik akan sadar bahwa presiden tidak mengerti persoalan intinya.
Saiful menganalisa, pemerintahan Jokowi hendak ‘cuci tangan’ atas kegagalan mengatasi pandemi Covid-19 dan menyalahkan rakyatnya.
“Saya kira rezim sedang ingin cuci tangan atas kegagalan penanganan Covid-19, lalu menyalahkan rakyat atas pilihan kebijakan PPKM maupun lockdown,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika pemerintah berani memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat tentu senang hati mengikuti arahan pemerintah.
Bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyat, kata dia, karena rakyat tidak boleh beraktivitas ditambah tidak dipenuhi kebutuhannya.
“Tapi kalau rakyat dilarang melakukan aktivitas tapi tidak dipenuhi segala kebutuhannya, sudah bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyatnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, menurut data pemerintah, per Jumat, 30 Juli 2021 kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 41.168.
Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.372.374 sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020 lalu.
Selanjutnya, pasien sembuh bertambah 44.550 orang. Dengan demikian, total pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 telah mencapai 2.730.720 orang.
Sementara, kasus kematian juga bertambah 1.759 jiwa. Total kematian akibat wabah tersebut kini menjadi 92.311.
(*)
« Prev Post
Next Post »