BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani ramai dikritik lantaran billboard atau baliho mereka tersebar di banyak daerah. Kontribusi mereka dalam penanganan pandemi Covid-19 juga disorot.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, beberapa kali menyoroti kiprah Airlangga yang memimpin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Menurut Pandu, komite itu telah gagal dan sebaiknya dibubarkan.
"Ketuanya, Menko Perekonomian, hanya mikirin pemulihan ekonomi," kata Pandu dikutip dari Koran Tempo edisi Selasa, 10 Agustus 2021.
Pandu mengatakan ekonomi tak akan pulih jika pandemi Covid-19 tak selesai. Ia mengatakan Airlangga Hartarto juga merupakan salah satu pengusul rencana vaksin berbayar--yang kemudian menuai kritik luas masyarakat dan dibatalkan Presiden Joko Widodo.
"Enggak ada guna lagi itu (KPC) PEN, udah gagal, itu harus dibubarkan karena mikirin pemulihan ekonomi aja," kata Pandu pada Ahad, 4 Juli lalu.
Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3 Juli lalu, Airlangga digeser menjadi koordinator penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Angka penularan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga tercatat mengalami kenaikan.
Selain itu, Direktur Riset Centra Initiative Erwin Natoesmal Oemar mempertanyakan fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan Puan Maharani selama menjadi Ketua DPR, termasuk dalam penanganan Covid-19.
Menurut dia, tak moncernya kinerja DPR dalam dua fungsi selama ini akan bertambah buruk jika Puan sibuk mematut diri untuk Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut kampanye melalui baliho yang dilakukan sejumlah tokoh politik tak etis di tengah kondisi masyarakat yang terpuruk menghadapi pandemi Covid-19. Pangi menilai kampanye mereka justru bakal dianggap negatif oleh masyarakat. "Bukannya dikenal dan disukai, mereka malah bisa semakin dibenci," kata Pangi.
Source: Tempo.co
« Prev Post
Next Post »