Headline

Opini

PADANG

Sports

Dilema Demokrasi, Refly Harun: Pemerintahan Presiden Jokowi Mulai Kehilangan Legitimasi

          Dilema Demokrasi, Refly Harun: Pemerintahan Presiden Jokowi Mulai Kehilangan Legitimasi

Dilema Demokrasi, Refly Harun: Pemerintahan Presiden Jokowi Mulai Kehilangan Legitimasi
BENTENGSUMBAR.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa ada suatu fenomena dilema demokrasi di Indonesia.


"Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua mulai kehilangan legitimasi. MUlai kehilangan kepercayaan masyarakat, mulai kehilangan dukungan masyarakat," sebutnya dikutip dari YouTube Refly Harun Sabtu, 7 Agustus 2021.


Hal itu berdasarkan pada pendapat-pendapat umum, media sosial, polling, jajak pendapat, dan survei yang memperlihatkan bahwa popularitas Presiden Jokowi semakin menurun.


"Kepercayaan makin turun. Kepercayaan penananganan Covid menurut LSI tinggal 43 persen saja," ungkap Refly Harun.


Di sisi lain, kata Refly, muncul aspirasi yang menginginkan untuk pergantian pemerintahan, turunnya presiden, dan sebagainya.


"Itu makin besar dan makin kencang disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat," kata dia.


Menurut Refly, tinggal triger yang belum ada. Triger bisa berbentuk aksi unjuk rasa.


"Jadi selama tidak ada aksi unjuk rasa besar-besaran, maka berdasarkan sejarah yang ada pemerintah pasti tidak akan menggubris tuntutan apapun," ungkap Refly.


"Mau bilang mengundurkan diri, karena pasti penguasa merasa sah. Mereka adalah presiden dan wkil presdien yang terplilih melalui mekanisme pemilu," sambungnya.


Refly menambahkan, saat ini kebutuhannya untuk mengagnti bukan menurunkan.


"Diganti saja sebagai sebuah upaya ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional," ujarya.


Hal-hal demikian menurut Refly tatarannya berada di sebuah negara yang menghormati demokrasi.


"Tapi negara yang tidak menghormati demokrasi maka mudah sekali dianggap makar, dan yang dgerakkan pun buzser buzser," tandasnya.


"Saya sampai mengatakan bahwa demomstrasi tidak perlu izin. Saya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh instiutsi dan undang-undang di bawhanya bahwa yang namanya demonstrasi itu adalah bagian dari hak berdemokrasi," jelas Refly.


Masalahnya, kata Refly, kembali pada dilema demokras. Ketika pemerintahan atau penguasa berkurang legitimasinya, berkurang kerpercayaannya, maka sangat mungkin unjuk rasa itu dikhawatirkan akan membesar.


"Justru akan membuat pemerintahan bisa jatuh atau pemerintah dipaksa untuk berganti," pungkasnya. (isubogor)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...