Headline

Opini

PADANG

Sports

Effendi Simbolon Kritik Jokowi Tak Terapkan Lockdown, FH: ES Selalu Negatif Berpendapat Terhadap Jokowi

          Effendi Simbolon Kritik Jokowi Tak Terapkan Lockdown, FH: ES Selalu Negatif Berpendapat Terhadap Jokowi

Effendi Simbolon Kritik Jokowi Tak Terapkan Lockdown, FH: ES Selalu Negatif Berpendapat Terhadap Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM -  Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi kritikan yang dilayangkan oleh politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.


Menurut prianyang disapa FH ini, Effendi Simbolon selalu berpendapat negatif terhadap Jokowi, sejak Jokowi muncuk di kancah politik nasional. 


Ia menegaskan, pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses melawan covid adalah tidak benar dan mengada-ngada.


Ia menegaskan, belum ada satu negara yang sukses meskipun sudah pernah lockdown.


"Sejak awal munculnya @jokowi di kancah politik Nasional, ES selalu negatif berpendapat thdp JKW. Pernyataan ES yg menyatakan sdh banyak negara yg sukses lawan covid adalah tdk benar dan mengada2. Blm ada 1 negara yg sukses meskipun sdh pernah lockdown," cuit FH lewat akun twitter miliknya @FerdinandHaean3, seperti dilihat BentengSumbar.com pada Ahad, 1 Agustus 2021.


Menurut pandangan FH, soal kebijakan penanggulangan covid, tidak ada keharusan lockdown.


Pasalnya, Undang-undangn Kekarantinaan pun tidak mewajibkan harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib dipilih pemerintah. 


FH berpendapat, Efendi Simbolon jelas salah menuduh Presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan mengada-mengada.


"Soal kebijakan penanggulangan covid tdk ada keharusan lockdown. UU Kekarantinaan pun tdk mewajibkan hrs memilih karantina sbg satu2nya kebijakan yg wajib dipilih pemerintah. Mk Efendi Simbolon jelas salah menuduh Presiden tak patuh konstitusi, kritik yg emosional dan mengada2," ungkapnya.


Disebut FH, Jokowi sebagai presiden adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan covid. 


Bahkan, kata FH, Jokowi pun tidak perlu meminta persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain. 


Menurutnya, keterlibatan DPR sebatas soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. FH menilai Effendi Simbolon berlebihan dalam mengungkapkan kritiknya. 


"JKW sbg Presiden adlh pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan covid. @jokowi pun tak perlu minta persetujuan @DPR_RI utk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain. Keterlibatan DPR adlh soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. Efendi S berlebihan," urai FH.


Pasalnya, tegas FH, menuduh pemerintah tidak patuh konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju jebakan pandemi adalah pendapat tak berdasar. 


Justru, jelas FH, Jokowi melaksanakan konstitusi dan membuat kebijakan yang berimbang dengan segala kajian ekonomis, politis, sosial agar negara tidak terganggu dan tetap stabil.


"Menuduh Pemerintah tdk patuh Konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju Jebakan Pandemi adalah pendapat tak berdasar. Justru  @jokowi melaksanakan Konstitusi dan membuat kebijakan yg berimbang dgn segala kajian ekonomis, politis, sosial agar negara tdk terganggu dan ttp stabil," ujarnya.


FH pun menyimpulkan kritik Effensi Simbolon sebagai tuduhan salah landasan berfikir. Sebab, rakyat harus paham bahwa kebijakan Jokowi justru berdasarkan konstitusi dan menjalankan Undang-undang dengan kebijakan yang berimbang bagi rakyat dan negara.


"Kesimpulan sy ttg kritik Efendi Simbolon yg sesunguhnya lbh pas disebut tuduhan salah landasan berpikir adalah hal yg wajar meski tak patut. Yg rakyat hrs paham bahwa kebijakan @jokowi justru berdasar Konstitusi dan menjalankan UU dgn kebijakan yg berimbang bg rakyat dan negara," terangnya.


(by)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...