Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, ikut menyoroti pertambahan kasus positif dan juga angka kematian Covid-19 yang tinggi di luar wilayah Pulau Jawa.
Hingga kemarin, masih ada 21 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona, sehingga harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dengan total wilayah kabupaten/kota yang menerapkan sebanyak 45 daerah.
Berdasarkan catatan Gde Siriana per Kamis, 5 Agustus 2021, dari kasus baru Covid-19 yang dilaporkan bertambah sebanyak 35.764 orang, dikontribusi oleh wilayah-wilayah luar Pulau Jawa.
"Kontribusi kasus baru dari luar pulau Jawa sudah mencapai di atas 50 persen, tepatnya 50,29 persen. Sejak 2 Agustus trennya naik terus dari 46 persen sekarang di atas 50 persen kontribusi kasus baru luar Jawa," ujar Gde Siriana, dilansir dari RMOL pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Yang membuat Gde Siriana bertanya-tanya, persentase kasus kematian Covid-19 di luar Jawa tidak sebanyak yang ada di dalam. Padahal, positivity rate atau potensi penularan yang tinggi kini tengah melanda wilayah di Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi dan Papua.
"Ironisnya kontribusi kematian di Jawa lebih tinggi dari Luar Jawa, yaitu 66 persen. Padahal kasus dilaporkan turun perbandingannya dengan luar Jawa," tuturnya.
"Ini artinya angka laporan kasus baru di Jawa tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.," sambung Gde Siriana.
Sebagai bukti dari laporan di Jawa tidak benar, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mencatat beberapa data pemeriksaan Covid-19 secara harian selama seminggu terakhir.
"Di mana nampak ketika spesimen di atas 240 ribu (yang diperiksa), maka kasus naik signifikan, di atas 33 ribu. Tapi jika spesimen rendah, kasus pun turun jauh. Misalnya pada spesimen 150 ribu kasus hanya 22.404. Juga spesimen 170 ribuan kasus sekitar 30ribu," paparnya.
Maka dari itu, untuk wilayah PPKM Jawa-Bali yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Gde Siriana melihat adanya kejanggalan.
"Karena jika melihat BOR (bed occupancy rate) pun, yang dikalim pemerintah turun di bawah 60 persen sekarang, maka itu tidak sesuai dengan angka kematian. Apakah itu karena orang takut ke RS atau yang isoman tidak terdeteksi (meninggal)," tegasnya.
Namun begitu, Gde Siriana mendorong pemerintah pusat, untuk bsia meningkatkan testing dan tracing, agar potensi penularan bisa dipetakan.
"Jadi pemerintah seharusnya testing di atas 250-300ribu per hari, dan konsisten agar angka penurunan kasus lebih dapat menunjukkan fakta yang sebenarnya," tuturnya.
"Situasi di luar Jawa juga harus segera direspon lebih cepat jangan sampai meledak nanti pemerintah tidak siap," pungkas Gde Siriana.
(*)
« Prev Post
Next Post »