BENTENGSUMBAR.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti dugaan polemik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, kondisi tersebut di tengahi adanya kedekatan Jokowi dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Sebelumnya, Megawati menyarankan Presiden Jokowi untuk turun langsung menjadi pemimpin PPKM menggantikan Luhut.
Namun, hingga sekarang pun Presiden Jokowi tidak meneruti usul tersebut, dan tetap memberi kesempatan kepada Luhut.
"LBP ini orang kuat, sama halnya dengan Megawati. Namun, saya rasa Jokowi akan memilih orang kuat yang loyal daripada Megawati," ucap Refly, dilansir dari GenPI.co pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Refly menilai sebagai seorang pemimpin negara, Jokowi kemungkinan enggan untuk menjadi seorang yang menuruti pimpinan partai.
Sebab, kata dia, hal tersebut tidak masuk logika bila Jokowi terus mendengar “perintah” dari Megawati.
"Ya, enggak logika bahwa seorang Presiden hanya dianggap petugas partai. Padahal, dalam tatanan negara jelas Jokowi di atas segalanya," jelas Refly.
Refly Harun menjelaskan kondisi saat ini memperlihatkan Jokowi tidak lagi sepenuhnya membutuhkan PDIP dan Megawati.
Sementara Megawati, kata Refly, pun sudah menghitung bahwa PDIP tidak lagi membutuhkan Jokowi dalam kontestasi 2024.
"Jokowi tidak seratus persen membutuhkan PDIP pada 2024, karena tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden untuk kali ketiga," jelasnya.
Selain itu, Refly membongkar alasan Megawati dan PDIP terlihat tidak menyukai Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sudah bukan rahasia umum jika PDIP tidak suka kepada LBP. Jadi, saya katakan dulu ada trio macan yang harus dihentikan PDIP. LBP satu-satunya yang masih bertahan hingga sekarang, bahkan terus dipercaya Jokowi," imbuhnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »