Mulai dari epidemiolog, pelaku usaha kecil yang terdampak, hingga masyarakat biasa yang memiliki pandangannya masing-masing mengenai cara ideal menanggulangi pandemi. Kekecewaan juga meletup ketika eks Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK lantaran diduga terlibat korupsi bantuan sosial.
Pandangan kecewa terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi tentu membuat PDIP disorot selaku partai penguasa. Terlebih, Presiden Jokowi berasal dari PDIP dan Ketua DPR Puan Maharani pun kader PDIP.
Akan tetapi, kekecewaan masyarakat dinilai belum tentu disalurkan kepada partai politik di pemilu mendatang. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai perolehan suara PDIP belum tentu anjlok di pemilu 2024 mendatang. Ada beberapa faktor yang membuat PDIP masih mampu meraih suara besar.
Adi mengamini ada kalangan yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi dalam menangani pandemi. Tetapi menurut Adi, ingatan masyarakat cenderung pendek, sehingga akan lupa dengan kekurangan pemerintah saat ini di Pemilu 2024 mendatang.
Selain itu, partai-partai politik termasuk PDIP pun bakal melakukan strategis khusus jelang pemilu. Tentu demi melunturkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah selama menangani pandemi.
"Jelang pemilu, semua partai termasuk PDIP, pastinya bakal mengubah strategi politik mereka. Terutama terjun langsung ke rakyat," kata Adi, dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin, 2 Agustus 2021.
"Politik kita itu mirip Valentiso Rossi, selalu agresif di tikungan akhir untuk menang. Begitupun kerja parpol main di akhir jelang pencoblosan saja turun ke rakyat," tambahnya.
Sejauh ini, Adi belum melihat ada indikasi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan pandemi virus corona disalurkan ke partai tertentu. Karenanya, belum terlihat ada potensi penurunan suara partai, terutama PDIP selaku partai penguasa yang identik dengan Presiden Jokowi.
Adi pun menegaskan bahwa kekecewaan terhadap kinerja rezim Jokowi selama pandemi tidak hanya menyorot wajah PDIP, tetapi juga partai lain yang berada dalam kabinet. Bisa itu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan seterusnya.
"Tapi partai koalisi yang lain juga tampak bagian dari plus minus kerja pemerintah. Jika pun mau dihukum rakyat, tentunya bukan hanya PDIP tapi partai koalisi yang lain juga," kata Adi.
Kelebihan lain yang dimiliki PDIP sehingga tetap bisa meraih suara besar di 2024 yakni mengenai basis pemilih fanatik. Menurutnya, ada perbedaan antara Demokrat dan PDIP.
Dahulu, suara Demokrat anjlok di Pemilu 2014 usai berkuasa dua periode. Menurutnya, berbeda dengan nasib yang akan dialami PDIP di 2024 mendatang, lantaran masih memiliki basis pemilih fanatik yang besar.
"Pemilih tradisional PDIP cukup kuat. Angkanya signifikan. Sekalipun anjlok, PDIP tak mungkin terlempar dari 3 besar. Apalagi pada saat bersamaan partai lain juga kerjanya tak kelihatan. Jika pun PDIP anjlok belum tentu partai lain naik. Karena sama saja, di tengah pandemi kerja partai tak kelihatan bantu kesulitan rakyat," kata Adi.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Dia belum melihat ada indikasi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan pandemi disalurkan kepada PDIP di pemilu mendatang.
"Warga yang kecewa belum melimpahkan ketidakpuasannya ke PDIP. Di situ juga ada Golkar: Airlangga dan Luhut Binsar Panjaitan," katanya saat dihubungi.
Sirajuddin mengamini ada kekecewaan dengan keadaan akibat pandemi. Namun, sebagian besar masih mengaitkannya dengan kondisi global.
"Faktor lain, warga pemilih belum mengaitkan penyebab wabah Covid dan krisis ekonomi pada buruknya kinerja Jokowi," kata Sirajudin.
Merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2021, ada 61,8 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi virus corona. Survei melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021
Kemudian ada 35,2 persen responden tak puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pagebluk. Angka tersebut meningkat 6 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya sebesar 29,4 persen.
Sirajuddin tak menutup kemungkinan PDIP bakal mengalami penurunan suara akibat penanganan pandemi Covid-19 yang kurang memuaskan. Tetapi tidak hanya PDIP. Partai-partai politik lainnya pun berpotensi mengalami nasib serupa.
Sirajuddin mengatakan partai politik dalam kabinet Jokowi saat ini bisa menghindari persepsi buruk masyarakat dengan mengambil jarak dari PDIP. Itu bisa menjadi langkah yang diambil guna mencegah penurunan suara akibat kekecewaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.
"Tergantung seberapa lincah mereka bergerak. Dan seberapa cerdas mereka mengambil jarak. Jika mereka melakukan 'political distancing' dengan PDIP dan Jokowi, mereka mungkin bisa menarik untung. Setidaknya tidak ikut terbawa anjlok lebih dalam," katanya.
Ada beberapa partai politik yang berpotensi melakukan itu. Sirajuddin menyebut partai yang dimaksud bisa berasal dari koalisi pemerintah maupun oposisi atau di luar kabinet.
Sirajuddin mengatakan Gerindra, Golkar dan NasDem paling siap karena memiliki jaringan dan SDM yang sangat baik.
"Dari oposisi, mungkin Partai Demokrat. PKS berat, karena dipagari partai-partai Islam Moderat dan digerogoti Partai Gelora," ucapnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »