Ormas Sorot Hubungan Wako dan Sekdako Padang: Jangan Sampai Warga Kota Dirugikan

BENTENGSUMBAR.COM - Pandemi COVID- 19 yang merupakan musibah dunia, masih belum menampakkan tanda-tanda untuk berakhir.

Kota Padang sebagai bagian dari peradaban, juga termasuk kota yang cukup parah diserang pandemi.

Agar penanganan COVID 19 segera diatasi, maka dibutuhkan dukungan semua pihak. Termasuk, harmonisnya hubungan pengambil kebijakan di kota ini.

"Saatnya, perselisihan hubungan antara Walikota Padang Hendri Septa dengan Sekdako Amasrul harus segera diakhiri," ujar Syafrizal Koto, Ketua Ormas Irama (Ikatan Rakyat Madani) Sumbar, saat jumpa pers Ormas dengan wartawan di salah satu kafe di pinggiran Kota Padang, Senin, 2 Agustus 2021.

Petinggi Ormas yang hadir adalah Wakil Sekretaris Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri ABRI (Ormas GM FKPPI) Kota Padang Evi Zulflan, dan Ormas  Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sumbar Syaiful Pong.

Menurut Syafrizal Koto, jika Amasrul sebagai Sekdako memang tidak bisa bersinergi dengan Wali Kota, sebaiknya Amasrul berhati lapang mengundurkan diri dari jabatan Sekdako Padang.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sumbar Syaiful Pong menegaskan, keretakan hubungan Wako dan Sekdako jangan sampai merugikan warga Kota Padang.

"Sekdako itu posisi tertinggi kepegawaian di Kota Padang. Dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kota Padang. Ini kan miris, Sekdako tidak loyal ke Wali Kota. Yang rugi warga Kota Padang," cakapnya.

Ia mengatakan, biasanya yang bersiteru adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Ini malah Sekdako bersiteru dengan Wali Kota, sejarah baru di Kota Padang, mungkin di Indonesia Sekdako mengambil posisi bersebarangan dengan Wali Kota," ujarnya.

Wakil Sekretaris Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri ABRI (Ormas GM FKPPI) Evi Juflan, seharusnya Sekdako menjaga etikanya dengan Wali Kota.

"Aneh rasanya, seorang Sekdako menampakan ke publik hubungan yang tidak harmonis dengan Wako. Apalagi itu berimbas dengan batalnya Rapat Paripurna KUA-PPAS di DPRD Kota Padang," ujarnya.

Ia mengatakan, mestinya Sekdako menahan diri selaku pamong senior di Kota Padang. Sebab, dia merupakan tauladan bagi ASN di Kota Padang.

"Jika ini merembet ke ASN lain, yang secara terang-terangan berseberangan dengan Kepala Daerah, yang rugi kan warga kota. Sebenarnya, ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi ini kan sudah menjadi kurenah kita mau ngomong apa lagi," katanya.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News