Ketua DPR Minta Adanya Vaksin Booster Jangan Simpang Siur untuk Masyarakat

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengkomunikasikan tentang vaksin booster kepara publik. Menurut Puan, informasi publik tentang booster ini harus dibelikan secara jelas dan jangan sampai ada kesalahpahaman.

"Harus ada informasi publik yang baik dan menyeluruh soal vaksin booster ini. Jangan sampai ada kesalahpahaman di masyarakat tentang kebutuhan vaksin booster ini. Edukasi harus menyeluruh dan mendasar," kata Puan.

Menurut Puan, informasi publik dibutuhkan karena program pelaksanaan vaksinasi nasional juga belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Jika mayoritas masyarakat sudah melakukan vaksin, tidak akan timbul anggapan kesenjangan tentang pembagian vaksin booster ini.

Sejauh ini, lanjut Puan, vaksin booster memang diutamakan untuk tenaga kesehatan. Namun, bukan berarti tidak bisa terjadi misinformasi tentang peredaran vaksin booster ini.

Kebutuhan vaksin booster ini memang ada, lanjut Puan, melihat terus berkembangnya varian Covid-19. Makanya, sistem pemberian vaksin booster harus disiapkan dari sekarang. Kepentingan vaksin booster ini sendiri adalah sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah penularan Covid-19. Pasalnya, efek vaksinasi memang bisa berkurang seiring berjalannya waktu.

Penyuntikan vaksin booster akan membangun respons kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Pemberian vaksin booster dapat mengikuti dosis vaksin sebelumnya, atau bisa pula dimodifikasi agar efikasinya meningkat.

Sejauh ini, data Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa vaksin yang digunakan untuk booster tenaga kesehatan adalah Moderna dengan teknologi mRNA. Tenaga kesehatan diketahui sebelumnya diberikan vaksin Sinovac. Penggabungan ini tercatat dapat menaikkan antibodi yang signifikan.

Untuk masyarakat sendiri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengeluarkan keterangan bahwa ada kemungkinan booster diberikan. Walaupun begitu, Indonesia sendiri belum merencanakan adanya pemberian vaksin ketiga.

Oleh karena itu, Puan mengatakan bahwa informasi publik harus digencarkan. Masyarakat harus memahami mengapa pemberian vaksin booster ini belum dilakukan secara merata. Selain itu, paparkan juga rencana matang ke depannya.

"Jangan sampai ada bayang-bayang ketakutan dalam masyarakat tentang vaksin dosis ketiga ini. Terangkan yang sejelas-jelasnya keperluan dan manfaat maksimalnya," kata Puan.

Puan juga meminta para jajaran pemerintah dan pejabat untuk menjaga lisan dan tidak mengumbar tentang mendapatkan vaksin booster. Sebaiknya, justru pemerintah harus menggiatkan edukasi tentang suntikan ketiga ini.

“Kita jangan gegabah sesumbar bahwa sudah menerima booster vaksin, sementara ada masyarakat yang vaksin pertamanya saja belum dapat. Bagaimana ini tanggung jawabnya nanti semakin dipertanyakan,” ujar Puan.

Puan juga meminta agar informasi publik benar-benar dilakukan. Terutama tentang vaksinasi pertama dan kedua yang wajib diikuti seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kondisinya. Menurut Puan, pemerataan itu harus segera dikejar.

Vaksinasi ini penting untuk pertahanan antibodi tubuh. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa dan Bali mengalami lonjakan kasus positif karena belum gencarnya pelaksanaan program vaksinasi nasional. Di sini kita belajar pentingnya vaksin.

Mengikuti vaksinasi adalah wajib dan mendapatkan vaksin merupakan hak masyarakat di masa pandemi. Puan menganggap bahwa  pernyataan ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Pasalnya, ini adalah bagian dari usaha dalam mencapai herd immunity.

“Satu pun masyarakat jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan soal program vaksinasi ini. Kita juga tidak bisa mencapai kekebalan komunal kalau begitu,” ujar Puan.

Puan meminta pemerinta benar-benar menjaga serta membuka informasi tentang vaksinasi ini. Nantinya bisa timbul pengertian di masyarakat tentang kebutuhan vaksinasi.

Puan pun kembali mengingatkan bahwa soal penanganan Covid-19 apalagi vaksin ini memang tidak bisa gegabah dan benar-benar harus berhati-hati. Pemerataan vaksinasi harus menjangkau masyarakat luas, termasuk yang di desa, kaum disabilitas, hingga masyarakat yang tinggal di pelosok atau perbatasan.

“Pemerataan vaksinasi ini merupakan bukti kehadiran pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan adil dan menciptakan kemakmuran. Maka harus kita tunjukkan. Jika sudah begitu, kita sosialisasikan lagi vaksin dosis ketiga,” ujar Puan.

Puan meminta di tengah kabar tentang vaksin booster ini, akses pada vaksinasi pertama dan kedua tetap dipermudah. Jangan sampai ada tindakan yang membuat masyarakat kesulitan menerima haknya.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News