Ketua DPR RI Dukung Perwujudan Paris Agreement Capai Net Zero Emission untuk Indonesia

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendukung perwujudan Paris Agreement untuk Indonesia, yaitu mencapai net zero emission. Menurut Puan, masa pandemi Covid019 adalah waktu tepat untuk melakukan perubahan bagi bumi yang lebih baik.

"Selama masa Pandemi Covid-19 ini kita mengalami banyak perubahan dan harus beradaptasi kembali dalam berbagai lini. Penerapan berbagai skema baru demi mencapai net zero emission bisa jadi penyesuaian positif demi kebaikan bumi serta ibu pertiwi," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kebutuhan Indonesia demi mencapai Komitmen Paris itu. Disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan demi pengurangan emisi 1.081 juta ton karbon ialah sebesar 247 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, estimasi biaya yang diperlukan hingga 2030 yaitu 266 miliar dolar AS.

Dalam usaha mencapai Paris Agreement dibutuhkan mobilisasi dana yang berasal dari swasta, baik itu domestik atau global. Maka dari itu, perlu kebijakan yang menggeliatkan iklim investasi untuk sektor energi serta transportasi hijau.

Puan melihat bahwa pemerintah memang sudah memiliki skema tentang investasi di bidang pembangunan berkelanjutan ini, seperti proyek hijau atau proyek mitigasi dan adaptasi. Instrumen fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas APBN untuk pemberian insentif pada proyek hijau demi mengurangi emisi karbon juga sudah dilakukan.

Namun, Puan meminta untuk lebih agresif lagi dalam ajakan yang menimbulkan inisiatif dalam memajukan sektor hijau ini. Pemerintah dapat mulai mendorong perusahaan-perusahaan lokal agar maksimal mengimplementasikan pengembangan proyek hijau. Baru setelah itu, investasi dari luar negeri akan lebih banyak berdatangan.

"Kita mulai dari yang lokal dulu untuk dapat melakukannya dengan maksimal. Jika geliat lokal sudah meninggi, maka investasi asing pun akan datang dengan sendirinya," ujar mantan Menko PMK itu.

Menurut Puan, mencapai net zero emission pada 2060 bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang secara konsisten dijalankan. Rencana dan persiapan matang juga dilakukan untuk implementasi yang matang nantinya.

Persiapan perpindahan pemanfaatan energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan juga harus dilakukan. Menurut Puan, perlahan tapi pasti hal itu harus dijalankan sebagai bagian dari komitmen kuat pelaksanaan pembangunan energi hijau.

Diketahui ada lima sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penurunan emisi karbon. Sektor tersebut adalah sektor kehutanan, energi dan transportasi, limbah, pertanian, dan industri. Masing-masing sektor itu memiliki persentase kontribusi sendiri-sendiri.

Adapun persentase sektor kehutanan berkontribusi 17 persen, sektor energi dan transportasi berkontribusi 11 persen, dan sektor limbah berkontribusi 0,38 persen, sementara itu sektor pertanian berkontribusi 0,32 persen, serta sektor industri berkontribusi 0,1 persen. Kontribusi masing-masing sektor ini haruslah dijadikan pertimbangan.

Komitmen untuk mencapai Paris Agreement ini juga harus dilaksanakan dengan kesungguh-sungguhan yang sangat kuat bagi seluruh pelaksananya. Pasalnya, perbaikan seperti ini rawan ditinggalkan di tengah pengerjaannya.

Selain itu, menurut Puan, dukungan biaya dari Lembaga keuangan global, seperti Bank Dunia, sangat penting untuk diajukan. Namun, bantuan dana tersebut harus benar-benar diimplementasikan pada sektor yang diperlukan dan tidak diselewengkan.

Menurut Puan, menurunkan emisi karbon ini sebenarnya bukan hanya untuk mematuhi Komitmen Paris, tetapi juga hutang kepada anak cucu kita di masa yang akan datang.

"Penurunan emisi karbon berujung pada Indonesia yang sehat dan nyaman untuk ditinggali bagi setiap penduduk di atasnya. Semakin emisi karbon bisa dikendalikan, maka semakin baik pula kehidupan kita," ujar Puan.

Pengendalian emisi karbon berarti memberikan ruang dan kesempatan yang lebih baik bagi generasi penerus Indonesia. Pasalnya, jika bumi pertiwi tidak lagi layak ditinggali karena pencemaran lingkungan sudah terlalu tinggi, berarti generasi muda selanjutnya di masa depan tidak akan punya tempat tinggal. Hal itu lah yang harus dipahami oleh pemerintah dalam penanganan penurunan emisi karbon ini.

“Mengurangi zat emisi karbon sangatlah penting. Karena, menjaga bumi pertiwi adalah hutang kita terhadap masa depan Indonesia. Kita ciptakan bumi pertiwi yang hijau, indah, dan nyaman ditinggali sebagaimana nenek moyang kita telah wariskan. Maka harus kita jaga dan lestarikan untuk anak cucu kita nanti,” ujar Puan.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News