Headline

Opini

PADANG

Sports

Ketua DPR RI Minta Hasil Tes PCR Maksimal 24 Jam Merata di Seluruh Indonesia

          Ketua DPR RI Minta Hasil Tes PCR Maksimal 24 Jam Merata di Seluruh Indonesia
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memintah hasil tes PCR atau polimerase rantai ganda untuk Covid-19 bisa diketahui maksimal dalam 24 jam. Puan pun meminta durasi hasil tes itu harus merata di seluruh Indonesia. Pasalnya, masih ada daerah yang membutuhkan waktu lebih dari satu hari hingga seminggu untuk mengetahui hasil tes PCR.

"Saya minta keseragaman durasi hasil tes harus berlaku sama di seluruh Indonesia. Mengingat pentingnya proses testing secara cepat dan tepat untuk langkah treatment lanjutan yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 ini. Setiap daerah sampai ke pelosok Tanah Air harus punya fasilitas dan kecepatan yang sama," ujar Puan.

Puan memandang bahwa kecepatan dan ketepatan benar-benar harus diutamakan dalam penanganan Covid-19 ke depannya. Pasalnya, belajar dari lonjakan kasus positif beberapa bulan ke belakang memang membutuhkan penanganan yang sigap dan cepat, terlebih untuk mengantisipasi penyebaran virus pada masyarakat yang lebih luas.

Puan turut menghargai juga usaha pemerintah untuk memberikan patokan harga yang rendah bagi masyarakat melaksanakan tes PCR. Patokan harga itu nantinya juga harus rata berlaku di seluruh wilayah Indonesia, hingga ke pelosok sekali pun.

"Jangan sampai ada ketimpangan di kota besar dan di desa. Seluruh wilayah harus diperlakukan dengan adil. Meski di pelosok sekali pun," kata Puan.

Pemerataan harga tes PCR ini, lanjut Puan, adalah bagian dari pemerataan hak masyarakat akan akses kesehatan. Maka dari itu, sudah sewajarnya pemerintah memberikan secara sama. Aturan pemerataan itu harus dibarengi juga dengan pengawasan. Jangan sampai, pada praktiknya ada perbedaan signifikan dengan aturan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan sebaiknya memiliki standar dan semua pihak yang dapat melakukan tes PCR diberikan pemahaman bahwa tes itu memiliki patokan harga dan durasi kecepatan hasil tes yang sama di semua wilayah. Tidak boleh ada yang memberikan harga tinggi dan mengulur waktu penyelesaian hasil tes.

Terlebih, penanganan Covid-19 ini telah memakan APBN yang besar dan dijadikan prioritas. Pemerintah sepatutnya menjamin ketersediaan fasilitas serta akses kesehatan, baik di kota besar maupun pelosok Indonesia.

Pemerataan akses PCR ini sama halnya dengan akses vaksin. Pasokan vaksin harus terus dipenuhi untuk pemerataan program vaksinasi nasional. Seluruh lapisan masyarakat wajib dipenuhi haknya agar kekebalan komunal segera terjadi. Pemerataan pada semua lapisan masyarakat ini berarti tidak hanya dari segi lokasi, tetapi termasuk juga usia hingga kemampuan. Semua tidak boleh ada yang ditinggalkan.

“Sinergi untuk melakukan pemerataan ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan hingga pandem ini selesai. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai kesembuhan masyarakat dari virus corona secara merata. Harus diingat bahwa jika masih ada yang menderita Covid-19 maka kemungkinan untuk penularan masih ada,” kata Puan.

Dalam masa pandemi ini, tutur Puan, tidak bisa ada pihak yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus dengan pola pikir kebersamaan dan solidaritas. Pasalnya, penyakit ini sangat mudah menular dan tidak pandang bulu. Semua orang dari semua kalangan dapat terpapar Covid-19. Makanya, lebih dari apa pun juga, persatuaan bangsa lah yang saat ini sangat diperlukan.

“Kita sudah menempuh masa pandemi ini hampir dua tahun, semua ingin kembali pada aktivitas sebelum masa pandemi, maka dari itu semuanya harus kompak dalam mematuhi aturan penanganan Covid-19 ini. Kita semua harus satu dan rata dalam pemberdayaan masyarakat dan pengusahaan akses kesehatan. Dalam mindset kita harus terus ada nilai persaudaraan dan persatuan,” kata Puan.

Puan berharap pemerintah dapat bekerja cepat untuk melaksanakan kebijakan mengenai PCR dan seluruh akses kesehatan bagi masyarakat ke depannya. Seperti yang telah disampaikan bahwa yang paling dibutuhkan adalah kegesitan serta ketepatan dalam penanganan.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Makanya, evaluasi itu penting untuk kemudian menerapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Semoga masyarakat selalu bisa mendapatkan akses kesehatan yang terbaik dan kesehatan mereka dapat terjaga maksimal,” kata Puan.

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...