"IPM yang stagnan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk semakin menggencarkan bantuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di masa Pandemi ini. Keadaan yang memang sedang sulit ini sewajibnya diatasi dengan lengkah sigap," kata Puan pada keterangan tertulisnya, Senin, 2 Agutus 2021.
Menurut Puan, pembangunan manusia selama pandemi memang wajar jika jalan di tempat, tetapi tidak sepantasnya mengalami kemunduran. Terlebih bagi daerah-daerah di pelosok Indonesia.
Pasalnya, penurunan IPM Indonesia ditemukan pada sepuluh daerah di Indonesia. Diantaranya adalah Kalimantan Utara, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.
Kesenjangan terlihat besar antara IPM DKI Jakarta yang mencapai 80,77, sementara itu IPM Papua hanya di angka 60,44. Ini menandakan fokus pembangunan pemerintah seharusnya bisa merata secara nyata.
Apalagi, di masa pandemi ini, berbagai daerah membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan penyebaran Covid-19. Pasalnya, fasilitas kesehatan yang tidak memadai akan menyulitkan penyembuhan pasien Covid-19 dan menambah berat kinerja dari petugas kesehatan (nakes).
"Indeks Pembangunan Manusia ini penting pula untuk disorot karena selama pandemi angka kemiskinan tercatat naik karena banyak masyarakat yang terkena PHK atau pengurangan jam kerja. Kita harus carikan solusinya. Jangan sampai terlanjur menjadi momok sosial dan negara," kata Puan.
Diketahui bahwa Tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen atau setara 26,42 juta orang. Tingkat kemiskinan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2017.
Pengangguran pun meningkat tajam menjadi 7,07 persen atau 9,8 juta orang pada Agustus 2020. Padahal, pada setahun sebelumnya, pengangguran di Indonesia hanya 4,94 persen atau 7 juta orang saja.
Selain itu, menyoroti masalah IPM ini sekaligus memperhatikan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia. Sekolah daring di masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan baru bagi siswa-siswa dan membutuhkan banyak penyesuaian.
Hal tersebut terbukti dari Riset Wahana Visi Indonesia bertajuk Pandemi Covid-19 dan Pengaruhnya terhadap Anak Indonesia: Sebuah Penilaian Cepat untuk Inisiasi Pemulihan Awal. Studi ini melihat sebanyak 37 persen anak mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar, 30 persen anak kesulitan memahami mata pelajaran, serta 21 persen anak tidak memahami instruksi guru.
Riset tersebut juga mencatat potensi anak putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua menyekolahkan karena pandemi. Atau, anak-anak diharuskan bekerja untuk menambah pemasukan keluarga.
Hal-hal tersebut harus diperhatikan. Pasalnya, kualitas pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. "Jangan sampai ada penurunan kualitas generasi penerus bangsa karena tingkat pendidikan yang terputus akibat dari pandemi ini," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Kemudian harapan hidup selama pandemi Covid-19, menurut Puan, juga harus terus diupayakan peningkatannya. "Maksimalkan fasilitas kesehatan. Lakukan testing yang diikuti tracing secara ketat. Serapan anggaran untuk fasilitas kesehatan juga harus dioptimalkan," tutur Puan.
Masih ada harapan untuk meningkatkan IPM Indonesia asal pemerintah bergerak dengan cepat. Puan meminta pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk menangani masalah ini. "Kita harus berkaca pada kondisi saat ini untuk memperbaiki situasi ke depannya," kata Puan.
"Jalan menuju Indonesia keluar dari pandemi memang masih panjang, tetapi bukannya tidak bisa dicapai. Pemerintah harus tegas dalam pengambilan kebijakan yang pro-rakyat. Kesejahteraan rakyat harus selalu menjadi yang utama," kata Puan.
Laporan: Mela
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »