"Yang terjadi saat ini adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia sehingga membebani seluruh lembaga, bahkan BI yang seharusnya independen harus menjadi kuda tunggangan juga sekarang," kata Said Didu dalam diskusi daring Narasi Institute, Jumat, 27 Agustus 2021.
Menurutnya, kebijakan yang dipilih saat ini merupakan nafsu belanja yang sama sekali tidak dikurangi meskipun sedang menghadapi pandemi.
Malahan, lanjut Said Didu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, anggaran yang meningkat justru sektor yang tak berkaitan langsung dengan pandemi, seperti pertahanan keamanan, infrastruktur, dan investasi. Sementara itu, anggaran sektor kesehatan justru lebih rendah dibanding anggaran pada 2021.
"Jadi, ini memang pilihan kebijakan adalah infrastruktur, pertahanan keamanan. Coba kita lihat belanja kepolisian sekarang sudah hampir 12% dari total kementerian dan lembaga. Itu belanja BIN (Badan Intelijen Negara) sudah 1,1%, jauh di atas belanja riset dan teknologi. Jadi memang ini pilihan kebijakan," paparnya.
"Nah, sayangnya, pilihan kebijakan ini akan sangat potensial menyebabkan beban pada seluruh generasi akan datang, sangat potensial," imbuhnya.
Ia memprediksi utang publik pada akhir 2024 akan mencapai Rp16.000 triliun. Utang tersebut mencakup utang pemerintah, utang BUMN, dan utang BI.
Terlebih, lanjutnya, utang dalam negeri saat ini sudah mencapai 80% dalam bentuk surat utang negara (SUN). Sementara, ia memandang SUN memiliki dampak yang sangat besar.
"Jadi sangat berat bagi saya membayangkan mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain mengambil uang dari rakyat untuk dimasukkan ke dalam SUN. Itu sesuatu yang sangat aneh sekali. Jangan harap daya beli naik dengan menyedot uang rakyat," tukasnya.(wartaekonomi)
« Prev Post
Next Post »