Headline

Opini

PADANG

Sports

Kritisi Distribusi Bansos DKI Jakarta, PSI: Penyaluran Kerap Terlambat

          Kritisi Distribusi Bansos DKI Jakarta, PSI: Penyaluran Kerap Terlambat

Kritisi Distribusi Bansos DKI Jakarta, PSI: Penyaluran Kerap Terlambat
BENTENGSUMBAR.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi manajemen distribusi bantuan sosial DKI Jakarta yang dinilai berantakan.  


Diketahui Pemprov DKI saat ini menyalurkan 6 (enam) macam bantuan sosial ini meliputi sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Namun penyaluran bantuan sosial ini kerap terlambat, informasi dan sosialisasi juga minim dan tidak jarang pemberiannya dirapel hingga tiga bulan sekali.


Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad saat rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sebagai tanggapan atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memaparkan penggunaan APBD, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan selama tahun 2020.


“Padahal pemberian bantuan sosial diskemakan untuk cair setiap bulan agar dapat membantu warga mengelola keuangan keluarga,” ujar Idris Ahmad, Selasa, 24 Agustus 2021.


Selain itu keterlambatan penyaluran bansos kerap dianggap sebagai suatu kewajaran dan bukan lagi masalah, pemikiran seperti ini, tegas Idris merupakan suatu kemunduran dari pelayanan publik dan harus segera diperbaiki.


Dalam hal ini, Fraksi PSI mengusulkan 3 (tiga) poin yang dapat segera dijalankan terkait distribusi Bansos antara lain :


1) Percepatan proses pendaftaran sebulan sekali sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial No 3 tahun 2021. Pemprov DKI Jakarta perlu segera melakukan revisi Pergub No 17 tahun 2019 agar pendaftaran bantuan sosial dapat dilakukan dengan cepat.


2) Proses pendaftaran dan sosialisasi masif oleh Pendamping Sosial di tingkat kelurahan, agar tidak ada lagi warga berhak yang tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, warga yang tertolak juga perlu mendapatkan laporan alasan tidak tertolaknya.


3) Proses pencairan bantuan sosial dilakukan tepat waktu sebulan sekali dan tidak lagi mentolerir keterlambatan. Apalagi sampai dirapel tiga bulan sekali.


Idris menegaskan Pemprov DKI Jakarta perlu memahami bahwa kondisi pandemi membuat semakin banyak warga menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial sehingga ketepatan penyaluran menjadi penting dan keterlambatan tidak lagi boleh terjadi.


“Kita harus sadar bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang susah dan bansos menjadi penyambung hidup warga miskin Jakarta,” pungkasnya. (jitunews)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...