Menurutnya, pertemuan yang dipenuhi dengan puja-puji dari para ketua umum parpol itu sangat mengundang kontroversi di tengah munculnya rumors untuk menjadikan Jokowi presiden tiga periode.
“Kita patut curiga dengan pertemuan yang dipenuhi puja-puji itu. Apa maksudnya? Pasalnya fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan para ketua parpol itu,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Agustus 2021.
Karenanya, Lieus berharap pertemuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun kesepakatan untuk mengubah konstitusi, khususnya terkait masa jabatan presiden demi menjadikan Jokowi presiden tiga periode.
“Kalau sampai itu terjadi, maka itu jelas bertentangan dan melanggar konstitusi negara kita. Sudahlah, janganlah pak Jokowi didorong-dorong terus untuk menambah masa jabatannya,” ujar Lieus.
“Jangan sampailah hal itu terjadi. Sebab selain itu mengkhianati UUD 1945, juga akan membuat generasi muda semakin apatis terhadap sistem demokrasi yang sedang dijalankan oleh rezim ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Lieus berharap, para politisi, khususnya yang ada di DPR, mengembalikan semangat pemilihan presiden sesuai amanat UUD 1945, yakni dengan mencabut batasan presidential threshold 20 persen.
Dalam hal ini, ia mengusulkan agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden alias nol persen. Pasalnya, Lieus menilai aturan presidential threshold 20 persen menghalangi kesempatan warga negara Indonesia maju di pilpres.
"Presidential threshold itu harusnya nol persen, sehingga setiap parpol bisa mengajukan kader terbaiknya untuk jadi presiden," ungkap Lieus.
Dengan demikian ada kompetisi yang lebih sehat dan akan terbuka peluang bagi putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin negara ini. Toh pada akhirnya nanti yang maju tetap dua calon,” pungkasnya. (Netralnews)
« Prev Post
Next Post »