BENTENGSUMBAR.COM - Jika benar kebijakan penghapusan angka kematian Covid-19 sebagai penentuan level situasi, maka hal mengerikan dikhawatirkan terjadi.
Satu di antara relawan Covid-19, dr Tirta bahkan memberi pandangan tajam atas rencana rezim yang dinilai justru gagal melawan Covid-19.
Hal itu terbukti dari orang yang meninggal lantaran Covid-19 tak akan lagi "dianggap".
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah jujur jika tidak sanggup mengatasi Pandemi Covid-19. Jangan sampai, angka kematian dihapus untuk mendapat penilaian sukses dari masyarakat.
"Bilang aja penanganan pandemi kurang sukses makanya angka kematian dihapus biar kelihatan sukses," katanya dalam akun Instagram belum lama ini.
Dokter Tirta melihat jika angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tidak turun dan bahkan meningkat. "Karena angka kematiane ga turun-turun to? Makane dihapuskan Wis to ngaku ae," ucapnya dalam logat Jawa.
Tak tanggung-tanggung, dr. Tirta pun menyebut jika pemerintah carut marut dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Dia tegas mengatakan, pemerintah tidak usah malu atas kegagalan dan menerima kritikan atas kegagalan tersebut.
"Ga usah malu malu kita terima kok. Dosis vaksin ga merata faskes ga imbang PCR di beberapa kota masih 5 hari," tuturnya.
Selain itu, dr. Tirta pun menyindir soal korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan rezim dari partai penguasa. "Bansos korup ditambah penghapusan angka kematian. Ngajak rapat relawan buat ada-ada aja agar terbukti mendengarkan kritik," ujarnya.
Dia lantas mengungkap, akan pulang kembali ke Jogja dan menyibukkan diri dengan aktivitas pribadinya. Dia merasa apa yang dilakukan dirinya bersama relawan Covid-19 menjadi sia-sia.
"Nek ngene ceritane mending aku balik jogja ae. Ngurus anak. Praktek. Sekolah meneh. Ngurus toko," tegasnya.
Sia-Sia
Bukan hanya dari kalangan dokter, politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik turut menyayangkan keputusan pemerintah menghapus angka kematian dari indikator keberhasilan penanganan Covid-19.
Dia menduga, sikap tersebut lantaran pemerintah gagal untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.
Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan penghapusan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 disebabkan masalah dalam input data.
Karena adanya kesalahan ini, maka akumulasi dari kasus kematian pada beberapa pekan sebelumnya menimbulkan distorsi dalam penilaian level kedaruratan Covid-19 bagi daerah.
Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, sebanyak 26 kota dan kabupaten pun mengalami penurunan level PPKM dari level 4 menjadi level 3.
"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," katanya.
Menurut data pemerintah per Selasa, 10 Agustus 2021, angka kematian Covid-19 Indonesia bertambah sebanyak 2.048 orang, total menjadi 110.619 jiwa.
Laporan : Reko Suroko
« Prev Post
Next Post »