Melansir GenPi.co, hasilnya dari 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional, 76,1 persen menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) paling baik dibanding kementerian lain.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan 61,7 persen, Kementerian BUMN 55 persen, dan Kementerian Dalam Negeri 51,3 persen.
Kemudian, Kementerian Keuangan mendapat 42,7 persen, Kemenko Perekonomian 36,8 persen, Kementerian PUPR 33,4 persen, Kemenko Maritim dan Investasi 30,8 persen.
Sedangkan, tingkat kinerja paling buruk diisi oleh Kementerian PPPA 0,1 persen, Kementerian Komunikasi dan Informatika 0,1 persen, Kementerian Sekretariat Negara 0,1 persen.
Selain itu, ada Kementerian ESDM 0,1 persen, Kementerian Koperasi dan UKM 0,3 persen, Kementerian PAN-RB 0,3 persen, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan 0,4 persen.
Di sisi lain, IPO juga menangkap penilaian responden terkait program jaring pengaman sosial (JPS) apakah tepat sasaran dan efektif.
Untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden memastikan tepat sasaran, 54,8 persen tidak tepat sasaran, 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Namun, 51 persen orang menganggap bahwa program bantuan tunai efektif, 32 persen tidak efektif, sedangkan 17 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk program bantuan sembako, 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.
Di sisi lain, sebanyak 62 persen responden menyebut bahwa bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain.
Sementara, program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, sedangkan 7,5 persen menjawab abstain.
"Terdapat 66,7 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi, 52,7 persen menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam publikasi survei nasional dan kajian opini publik bertajuk 'Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024, Sabtu, 14 Agustus 2021.
Adapun, periode survei dilaksanakan pada 2-10 Agustus 2021. Metode survei yang dilakukan IPO yakni terlebih dahulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel.
Pada setiap desa lalu akan dipilih secara acak, menggunakan random kish grid paper, sejumlah 5 RT.
Pada setiap RT dipilih dua keluarga dan setiap keluarga akan dipilih satu responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor genap, sehingga total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50.
Selain itu, tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak.
Metode ini juga memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen.
Untuk pengaturan pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat.
(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »