Hal tersebut menanggapi pernyataan Gus Baha yang mengatakan bahwa Indonesia bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja, tetapi milik semuanya.
"Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan, karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa,” kata Novel, Minggu 22 Agustus 2021.
Menanggapi pernyataan PA 212 soal PDIP dibubarkan saja, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun justru bertentangan.
"Novel Bakmumin minta membubarkan PDIP, tapi sebagai orang hukum tata negara tentu saya tidak bisa mendukung ide-ide yang seperti ini, karena kita adalah negara hukum," katanya di YouTube Refly Harun, Senin 23 Agustus 2021.
Ketidaksetuan Refly Harun terhadap pembubaran PDIP itu pun sama seperti ia tidak mendukung pembubaran FPI.
"Jadi, pembubaran FPI saya tidak dukung, pembubaran FPI tidak didukung juga," imbuhnya.
Refly Harun menjelaskan, untuk membubarkan sebuah partai politik harus jelas kesalahannya.
"Hanya memang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia adalah monopoli pemrintah," imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, yang bisa bisa membubarkan partai politk itu hanyalah pemerintah dan putusannya melalui Mahkamah Konstitusi.
"Jadi, pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan," terangnya.
"Alasannya karena azaz, visi misi, program kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Itu memang kaliamt yang relatif sekali. Bertentangan dengan pancasila itu apa sih, bertentangan dengan UUD 1945 itu apasih," tuturnya.
Hal tersebut pernah dikatakan Refly di depan majelis hakim yang memperkarakan Habib Rizieq Shihab.
"Karena terlalu luas sekali, tetapi akibatnya kita akan melihat soal rasionalitas. Apakah sebuah tindakan itu pantes untuk pembubaran sebuah organisasi," tambahnya.
"Makanya saya menentang pembubaran FPI, karena menurut saya tidak jelas apa alasan membubarkan FPI. Tidak bisa disandarkan dengan kejadian lalu-lalu, karena untuk kegiatan lalu-lalu oknum-okumnya kan sudah dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan pertanggungajwaban organisasional. Apa soalnya," beber dia.
"Jadi, sama seperti PDIP ini tidak bisa juga main bilang bubarkan-bubarkan. Harus ada alasannya," pungkas Refly Harun.
Source: isubogor
« Prev Post
Next Post »