PDIP Paham, Kalau Terus Diam Elektoral Bakal Karam

PDIP Paham, Kalau Terus Diam Elektoral Bakal Karam
BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai PDIP Mengetahui kinerja penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang masih banyak kekurangan.


Menurut Ujang, Parpol berlambang banteng moncong putih itu pun tidak bisa diam dengan hal tersebut.


"PDIP tahu dan paham, jika terus diam dan tak berteriak, secara elektoral PDIP bisa karam," ungkap Ujang menanggapi kritik Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada pemerintah, dilansir dari JPNN.com pada Kamis, 5 Agustus 2021.


Menurut Ujang, PDIP terpaksa memainkan politik dua kaki. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tetap menjadi pendukung pemerintah sembari melancarkan kritik atas penanganan pandemi.


"Jika kepercayaan rakyat rendah pada pemerintah, akan berdampak juga ke PDIP. PDIP juga bisa tak akan dipercaya publik. Maka, strategi dua kaki itu dilakukan," tutur dia.


Ujang menilai, politik dua kaki sebenarnya tidak bagus diterapkan partai pendukung pemerintah. Terlebih, kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan dukungan kuat dari pihak mana pun di dalam upaya menanggulangi pandemi.


"Namun, apa boleh buat, demi eloktoral ke depan dan demi agar bisa mendapat simpati rakyat, maka mengkritik pemerintah pun dilakukan," kata dosen Universitas Al Azhar, Jakarta itu.


Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.


Menurut dia, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.


"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu, 1 Agustus 2021.


Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.


"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.


Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu juga terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.


"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton, Rabu, 4 Agustus 2021.


(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »