Headline

Opini

PADANG

Sports

Serang Balik PDIP, Demokrat Sebut Pemilu 2019 yang Penuh Manipulasi

          Serang Balik PDIP, Demokrat Sebut Pemilu 2019 yang Penuh Manipulasi
BENTENGSUMBAR.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sejarah pada Pemilu 2009. Dia menuding ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra balik menyindir fenomena Pemilu 2019. Menurutnya, apa yang diucapkan Hasto terjadi pada Pemilu 2019.

"Mungkin Hasto salah ngomong atau salah baca teks. Maksudnya Pemilu 2019 kali, bukan 2009. Kalau bahas demokrasi yang diduga halalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi menjadikan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," katanya lewat pesan, Rabu, 25 Agustus 2021.

"Serta bekerja sama dengan beberapa elemen KPU seperti yang dilakukan Harun Masiku kader PDIP yang masih buron sampai dengan saat ini," sambungnya.

Herzaky lalu kembali mengungkit hubungan Hasto dengan buronan KPK Harun Masiku. Dia menantang Hasto bersumpah dengan kitab suci terkait hubungannya dengan Harun.

"Katanya Hasto juga kenal ini dengan Harun Masiku. Mungkin perlu diklarifikasi oleh Hasto, kalau perlu sumpah pakai kitab suci. Ada hubungan atau pernah berurusan dengan Harun Masiku dan KPU apa tidak terkait Pileg atau Pilpres 2019 lalu?" ujarnya.

Menurut Herzaky, demokrasi Indonesia hari ini terburuk dalam 14 tahun terakhir menurut penilaian lembaga internasional yang kredibel The Economist Intelligence Unit. Demokrasi Indonesia juga sedang jeblok-jebloknya menurut Freedom House atau tersungkur ke kategori negara partly free.

"Padahal sebelumnya selama bertahun-tahun, hampir sepanjang kepemimpinan Bapak SBY dan Partai Demokrat, Indonesia selalu masuk dalam kategori tertinggi, yaitu negara free. Karya besar Bapak SBY, Partai Demokrat, dan seluruh elemen bangsa selama 10 tahun di 2004-2014," paparnya.

"Dalam membangun demokrasi Indonesia, mengapa kemudian jadi rusak parah dalam tujuh tahun terakhir ini, ya? Seharusnya Hasto dan teman-teman fokus bantu Presiden Joko Widodo untuk benahi demokrasi Indonesia yang sedang nyungsep parah ini," sambungnya.

Herzaky lalu menyinggung kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga kader PDIP. Menurutnya, Hasto harus bercermin dari perkataannya.

"Kalau bahas-bahas bansos, kita juga sama-sama mengetahui, maling bansos saat ini yang baru saja mendapat vonis ringan, mantan menteri sosial, bernama Juliari, kader utama PDIP. Lagi pandemi, rakyat lagi susah banget, ini temannya Hasto malah korupsi bantuan sosial buat rakyat kecil," ucapnya.

"Jadi, saran kami, kalau baca teks, atau memberikan statemen, jangan sampai salah tahun. Nanti faktanya terbolak-balik lagi," tambahnya.

Lebih lanjut, kata dia, Demokrat meminta kepada para elit politik terutama parpol pendukung pemerintah sebaiknya fokus bantu rakyat yang sedang susah berat karena pandemi. Bukan membuat kegaduhan yang tak perlu apalagi bicara belepotan sampai salah sebut tahun.

"Lebih baik waktu dan tenaganya gunakan untuk bantu Presiden Joko Widodo atasi pandemi dengan baik. Kan aneh kalau partai politik pendukung pemerintah malah tidak bantu Presiden Joko Widodo tangani pandemi ini dengan serius," pungkasnya.

Tuduhan Sekjen PDIP

Diberitakan, PDI Perjuangan menerima rombongan Partai Gerindra di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa dengan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto memiliki persahabatan yang satu cita-cita.

"Beliau (Megawati) menegaskan bagaimana persahabatan dengan pak Prabowo merupakan persahabatan yang benar-benar mencitakan bagaimana Indonesia dibangun mendayagunakan seluruh gotong-royong nasional. Sehingga kita semakin berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto saat membuka pertemuan.

Hasto juga terkenang saat PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009. PDIP dan Gerindra saat itu mengusung pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia bilang dari hubungan itu juga belajar sejarah pada Pemilu 2009. Yaitu, ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU, sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," kata Hasto.

Hasto mengatakan, sejarah itu menjadi evaluasi bersama PDIP dan Gerindra. Supaya demokrasi benar-benar dari rakyat untuk rakyat.

"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai. Sehingga kemudian dari situlah terbangun cita-cita bagaimana demokrasi yang sejati-sejatinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sehingga itu betul-betul dapat diperjuangkan bersama," pungkasnya. 

Sumber: Merdeka.com
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...