PILIHAN REDAKSI

Ali Imron Pernah Minta Izin Ngebom Rumah Amien Rais, Denny Siregar: Harusnya Waktu Itu Jangan Ditangkap Dulu

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai pengakuan pelaku Bom Bali 1. Pasalnya, Ali Imron d...

Iklan Bank Nagari

Ade Armando Geram ke 7 Fraksi yang Boikot Interpelasi: Para Wakil Rakyat Memalukan, Dapat Apa Sih dari Anies?

          Ade Armando Geram ke 7 Fraksi yang Boikot Interpelasi: Para Wakil Rakyat Memalukan, Dapat Apa Sih dari Anies?
BENTENGSUMBAR.COM -
Dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando tampak geram dengan aksi 7 fraksi Anggota DPRD DKI Jakarta yang memboikot interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait hajatan mobil balap listrik Formula E.

“Para wakil rakyat memalukan...,” tulisnya dalam akun Facebooknya, seperti dilihat, Rabu, 29 September 2021.

“Mereka nggak mau hadir di rapat paripurna untuk memutuskan apakah mereka perlu menggunakan hak interpelasi kepada Anies Baswedan. Mereka dapet apa sih dari Anies?” tanyanya.

Melansir Wartaekonomi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunda rapat paripurna terkait interpelasi Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak memenuhi kourum.

"Terima kasih, izin sebelum kami putuskan, kami akhirri kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50+1 jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan di skors tapi ditunda," kata Prasetio, Selasa, 28 September 2021.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyatakan tujuh fraksi menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi Gubernur Anies terkait Formula E.

Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers perwakilan 7 fraksi DPRD DKI yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem, PPP-PKB, dan Golkar, bulat menyatakan rapur interpelasi yang dijadwalkan ilegal.

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar hari ini tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," kata Taufik dalam Konferensi Pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

"Kami menyampaikan rapat tadi yang menetapkan rapat paripurna interpelasi itu ilegal. Maka, karena rapatnya ilegal, maka hasil produksinya menjadi ilegal juga," sambungnya. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...