PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

Anggota DPR Sebut Banyak Pejabat Papua Biayai Teroris KKB, Natalius Pigai Meradang, Seret Nama Jokowi

          Anggota DPR Sebut Banyak Pejabat Papua Biayai Teroris KKB, Natalius Pigai Meradang, Seret Nama Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM – Aktivis Hak Asasi Manusia asal Papua, Natalius Pigai menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono bahwa ada indikasi banyak perjabat Papua yang membiayai gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Natalius tak terima dengan dukungan itu dan menyinggung niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memekarkan Provinsi Papua.

Mantan anggota Komnas HAM itu juga menuntut agar tuduhan itu diklarifikasi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Menuduh orang Papua trus! Separatis, KKB, Teroris kepada warga sipil di Papua. Ini tuduhan serius, nanti klarifikasi di MKD,” katanya melalui akun Twitter NataliusPigai2 pada Rabu, 29 September 2021.

“Kalau begitu kenapa Jokowi, Kemendagri dan Komisi II DPR RI mau mekarkan Papua 5 Provinsi? Jakarta bodoh dong!” sambungnya.

Sebelumnya, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua ikut membiayai gerakan terorisme KKB.

Hal itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua” pada Kamis, 23 September 2021.

“Laporan yang masuk di komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris,” ujarnya, dilansir dari Kompas.

Menurut Dave, pembiayaan kepada KKB itu dilakukan dari mulai memberikan sejumlah senjata api, uang, dan bahkan pelatih yang ditugaskan untuk melatih para anggota.

“(Mereka) memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel (KKB),” ucap Dave.

Dave menjelaskan, dugaan keterlibatan pejabat tinggi Pemda Papua itu sengaja dilakukan dengan aksi penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Tentunya, menurut Dave, aksi-aksi tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan.

Adapun kepentingan tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah.

Kemudian, membakar bangunan untuk dibangun dengan yang baru.

“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain. Siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ujar Dave. (terkini)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...