Desak Polisi Panggil Gubernur Mahyeldi Terkait Kasus Surat Sumbangan, IMM dan PMM Gelar Unjuk Rasa di Mapolda Sumbar

BENTENGSUMBAR.COM - Organasasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumbar dan Pergerakan Milenial Minang (PMM) menggelar aksi mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tandatangan yang menyeret nama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Rabu, 29 September 2021.

Selain itu, mereka juga menggelar aksi solidaritas terhadap Ketua Umum IMM Sultra yang mendapat pemukulan dari aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.

Masa Aksi tampak membawa atribut dan berbagai spanduk yang bertuliskan "Usut Tuntas Kasus yang Menjerat Nama Gubernur Sumbar dan Segera Panggil Gubernur untuk Dimintai Keterangan".

Dalam guyuran hujan yang lebat puluhan masa aksi berorasi di halaman Mapolda Sumbar dengan tertib, tidak berselang lama pihak kepolisian yang berpakaian preman tiba menorobos barisan mengambil atribut aksi dan masa aksi menjadi ricuh dengan pihak kepolisian

"Pada awalnya kita melakukan aksi dan orasi dengan tertib didalam guyuran hujan yang lebat, tidak berlangsung beberapa  lama, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut kami," ungkap Kordinator aksi sekaligus Ketua Umum IMM Cabang Padang Rahmad Hanafi kepada awak media.

Akibat provokasi tersebut, katanya, masa aksi menjadi ricuh. "Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian ini, kami menilai sebagai telah mencederai marwah demokrasi. Padahal kita datang untuk mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dengan cepat agar tidak menjadi gorengan para politisi yang berujung kepada kericuhan publik," Ujar Hanafi.

"Melihat masa aksi yang terprovokasi dan tidak ingin terjadi hal yang diinginkan, kami memutuskan untuk membubarkan diri untuk sementara dan berdiskusi sembari menenangkan masa kami, melihat masa kami sudah tenang kami memutuskan melanjutkan aksi dalam guyuran hujan yang lebat," terangnya.

Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengatakan, pihaknya tidak akan gentar untuk mendorong pihak kepolisian agar profesional dalam bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini, dan meminta segera memanggil Gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan.

"Kami mengecam tindakan represif yang kami terima dan kami akan mengkonsolidasikan untuk turun kembali, karena kami melihat ada kejanggalan dengan lambannya proses kasus ini," tutup Fikri. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News