Bupatinya Kena OTT KPK, Sri Mulyani Bongkar Sederet Fakta Menyedihkan Kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati membongkar sederet fakta menyedihkan terkait Kabupaten Probolinggo yang Bupatinya belum lama terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena terlibat dugaan suap.

Sri Mulyani membeberkan fakta bahwa secara anggaran, Kabupaten Probolinggo mendapat kenaikan yang begitu signifikan ketimbang tahun-tahun terdahulu.

Akan tetapi, Sri Mulyani merasa miris karena nyatanya dari segi kesejahteraan rakyatnya, Kabupaten Probolinggo justru malah mengalami penurunan ketimbang sebelumnya.

Fakta-fakta tersebut, diungkap Sri Mulyani melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Sabtu, 4 September 2021.

“Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp15.2 triliun. Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp1.857 triliun (2021),” ungkap Sri Mulyani.

“Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2.15 triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp291 juta (2015) naik 3.5 kali menjadi Rp1.32 milyar (2021),” katanya, melanjutkan.

Dengan anggaran sebanyak itu, angka kekurangan gizi terhadap anak usia dibawah 2 tahun di Kabupaten Probolinggo justru malah mengalami peningkatan drastis.

“Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21.99 persen (2015) menjadi 34.04 persen (2019). 3.5 anak dari 10 anak kurang gizi!,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya angka stunting meningkat tajam, jumlah pengangguran di Kabupaten Probolinggo juga turut mengalami peningkatan.

“Pengangguran terbuka naik dari 2.89 persen (2015) menjadi 4.86 persen (2021),” katanya.

Kemudian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih terhitung tinggi hingga sekarang.

“Kemiskinan turun 20.98 pesen (2015) menjadi 18.61 persen (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin!” ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di sana pada 2015 sejumlah 64.12 persen sedangkan pada 2020 semakin naik menjadi 66.07 persen.

“Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” kata Sri Mulyani, menegaskan.

Seperti diketahui, KPK beberapa waktu lalu telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Dari 22 tersangka itu, di antaranya adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan anggota DPR dan juga mantan Bupati Probolinggo. (Pikiranrakyat-Bekasi)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News