"Kita meninjau vaksinasi di Banten untuk menjemput bola, mengajak dan meyakinkan masyarakat Banten agar mau divaksin, bahwa vaksin efektif untuk melindungi diri, keluarga dan komunitas dari gejala berat penularan Covid-19," kata Puan.
Lokasi vaksinasi yang akan ditinjau Ketua DPR dan Presiden berada di dua titik, yakni SMA 4 Kota Serang dan Puskesmas Singandaru, Kota Serang.
Di akhir acara, dua politikus PDIP ini akan menghadiri pertemuan dengan Forkopimda Banten di Kantor Gubernur.
"Pertemuan akan membahas sejumlah hal, utamanya terkait kendala dan tantangan penanganan Covid-19 dan vaksinasi di Provinsi Banten," kata Puan.
Sebelum mengunjungi sentra vaksinasi, keduanya akan menghadiri peresmian pabrik Hot Strip Mill (HSM) #2 PT Krakatau Steel di Cilegon.
Dalam peresmian itu, Puan Maharani mengaku bangga terhadap pabrik baja baru milik Indonesia.
Puan pun menaruh harapan pada industri baja nasional saat mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam peresmian Pabrik Hot Strip Mill (HSM) 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten.
"Industri baja adalah mother of industry. Tanpa industri baja dan besi, industri pengolahan lainnya tidak akan bisa berproduksi,” kata Puan.
Menurut Puan, Krakatau Steel merupakan bagian dari pelaksanaan Proyek Baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Pada peletakan baru pertamanya pada tahun 1962, Krakatau Steel awalnya bernama Cilegon Steel Mill yang kemudian resmi beroperasi pada 31 Agustus 1970.
"Presiden Soekarno benar-benar memahami itu, sehingga menginisiasi pembangunan pabrik baja di Cilegon tahun 1962,” ujar Puan.
Puan melanjutkan, memperkuat industri baja nasional sebagai salah satu sumber daya strategis, berarti memperkuat ekonomi Indonesia agar berdikari.
Diketahui, produk utama Krakatau Steel sendiri adalah Hot Rolled Coil dan Hot Rolled Plate (baja canai panas, plat besi hitam) yang diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Australia, Jerman, Italia, Portugal, dan Spanyol.
"Pemerintah harus secepatnya memperkuat daya saing industri baja nasional, untuk mengurangi ketergantungan kepada impor," pungkas Puan.
Sebagai informasi, peresmian Pabrik HSM 2 Krakatau Steel ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi.
Selain Puan, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Kabinet, Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Gubernur Banten.
Selain itu, Jokowi dan Puan meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di sejumlah lokasi di Provinsi Banten. Salah satunya kegiatan vaksinasi bagi para pelajar di SMA Negeri 4 Kota Serang.
Selanjutnya, Jokowi dan rombongan akan menuju Puskesmas Singandaru, Kota Serang, untuk meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Jokowi kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Provinsi Banten.
Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengungkapkan, kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Banten menjadi hal yang penting bagi pengawasan kerja DPR kepada pemerintah. Selain melalui laporan dan data, observasi langsung DPR terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan.
"Satu sisi pemerintah bisa memamerkan kinerjanya kepada DPR sebagai pengawasnya, 'ini lho hasil kerja kami'. Di sisi lain, DPR bisa melihat, memberi masukan atau bahkan mengkritik langsung jika ada kinerja pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat," ujar Ari.
Ari menambahkan, pengawasan langsung DPR terhadap kinerja pemerintah lewat kunjungan kerja bersama ini mencirikan gotong-royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Menurutnya pengawasan tidak harus selalu mengutarakan pendapat di rapat, tapi bisa lewat observasi langsung sama-sama di lapangan dengan suasana cair dan gembira.
"Yang penting, baik pemerintah maupun DPR, membawa 'catatan' masing-masing untuk evaluasi pelayanan publik," ucap Ari.
Menurut Ari, kerja-kerja pemerintah dalam pengelolaan BUMN, percepatan dan pemerataan vaksinasi, dan komunikasi dengan pimpinan daerah, memang perlu pengawasan DPR. Sebab, menurutnya hal tersebut bertujuan agar BUMN yang mayoritas modalnya menggunakan uang negara, uang rakyat, harus kembali manfaatnya untuk rakyat.
Laporan: Mela
« Prev Post
Next Post »