Darmizal Tegaskan Jokowi Tak Ada di Balik Kemelut Demokrat

BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu pendiri partai Demokrat HM Darmizal MS menyayangkan komentar aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Nicho Silalahi yang menduga Presiden Joko Widodo adalah pihak di balik Moeldoko dalam kemelut partai berlambang Mercy itu.

“Nicho Silalahi berkomentar tanpa mengetahui duduk perkaranya. Ini sangat berbahaya jika seorang berkomentar untuk konsumsi publik tanpa dilandasai pengetahuan, literatur dan pengalaman yang cukup. Apalagi jika komentarnya mendeskreditkan seorang presiden,” kata Darmizal, Senin, 13 September 2021.

Darmizal mengatakan dinamika, perbedaan atau sering disebutkan sebagai dualisme kepengurusan pada Partai Demokrat adalah murni gerakan suara hati pendiri, kader senior dan tokoh Demokrat yang ingin mengembalikan partai pada nilai-nilai luhur saat pembentukan.

Para pendiri tersebut, lanjutnya, tidak ingin Partai Demokrat melupakan sejarah dan mengubah sejarah untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang dari keluarga tertentu.

“Pasca-KLB Sibolangit yang berlangsung sukses dan khitmad, bagi kami tidak ada lagi dualisme kerena KLB telah membatalkan AD/ART produk luar kongres partai Demokrat versi SBY pada Maret 2020 dan mendemisionerkan kepengurusan AHY. Yaitu dengan mengembalikan partai Demokrat kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri, sudah tidak ada lagi partai Demokrat yang diketuai AHY," ungkapnya.

Menurut salah satu inisiator KLB partai Demokrat ini, KLB ditujukan untuk mengejawantahkan semangat dan niat tulus pendiri dan kader senior.

Dia menilai terpilihnya Moeldoko pada KLB Sibolangit dengan perolehan suara terbanyak dan demokratis, adalah tahapan awal untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut di dalam Partai Demokrat. Tidak ada alasan lain, seperti yang dituduhkan Nicho Silalahi.

Darmizal memastikan, dalam dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat, tidak ada pengaruh atau intervensi dari Presiden Joko Widodo.

Buktinya, kata dia, permohonannya untuk mendapat pengesahan hasil KLB ditolak Menkum HAM pada 31 Maret 2021, sehingga perjuangannya diteruskan di PTUN.

"Kami ingin kemenangan yang indah dilandasi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat dalam sistem demokrasi di negara Indonesia tercinta,” ujar Darmizal.

“Yang disampaikan saudara Nicho Silalahi, sungguh logika sesat dan menyesatkan. Jika hanya karena Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden maka sesuatu yang dilakukan oleh Moeldoko dalam kapasitas sebagai pribadi adalah pengaruh Presiden,” tukasnya.

Alumnus UGM ini menyebut Moeldoko menjadi Ketua umum partai Demokrat adalah hak warga negara, yang dilakukan dalam kapasitas sebagai pribadi.

"Apa yang disampaikan oleh Nicho Silalahi adalah kesesatan berpikir yang seharusnya tidak perlu terjadi," pungkas Darmizal.

Sebelumnya, Nicho Silalahi menduga segala tindak tanduk yang dilakukan Moeldoko merupakan perintah presiden Jokowi.

"Semangkin jelas segala tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko patut kita duga atas perintah langsung Presiden," kata dalam akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Sabtu, 11 September 2021.

Dia pun mengimbau agar partai Demokrat melawan langsung Presiden. Pasalnya, menurut dia, apa yang dilakukan oleh Moeldoko saat ini tidak bisa dipisahkan berdasarkan urusan pribadi.

"Kalau Demokrat mau melawan maka jelas lawan saja langsung Presiden. Logikanya apa yang dilakukan oleh Moeldoko maka itu tidak bisa dipisahkan urusan pribadi saja," tegas Nicho. (jpnn)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News