Hari Sarjana Indonesia, Siapakah Perempuan Pertama yang Menyandang Gelar Sarjana?

SETIAP tanggal 29 September, Indonesia merayakan Hari Sarjana. Peringatan ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa, termasuk bagi kaum perempuan. Pendidikan tinggi yang berkualitas seyogyanya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Pentingnya peran sarjana bisa dilihat dari kilas balik sejarah. Para pendiri bangsa ini mayoritas lulusan pendidikan tinggi. 

Soekarno merupakan alumni Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB), sedangkan Bung Hatta menamatkan pendidikan di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda.

Pendidikan tak hanya telah memerdekakan bangsa, tapi juga membuka cakrawala dan memperkaya sudut pandang para pelajar. Meskipun bukan jadi faktor utama kesuksesan, bangku kuliah memberi bekal bagi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia luas.

Sarjana perempuan pertama

Budaya patriarki yang dulu masih sangat kuat mengikat memang telah membuat akses pendidikan tinggi bagi kaum perempuan menjadi terbatas. Tak banyak perempuan menyadari pentingnya pendidikan, pun tak banyak keluarga yang menyokong anak perempuan mereka untuk bersekolah.

Adalah Maria Ulfah, seorang pelopor dari kaum perempuan yang berhasil menamatkan kuliah. Tak tanggung, dia sampai menyeberangi samudera ke negeri Belanda untuk belajar di Universitas Leiden dan berhasil lulus sebagai sarjana hukum pada 1933, setelah genap 4 tahun kuliah.

Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 itu ialah anak seorang Bupati Kuningan bernama Raden Mohammad Achmad. Beruntung, sang ayah mendukung penuh pendidikan Maria.

Maria Ulfah mulai bersekolah saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta pada 1917. Dia sempat bersekolah di Jalan Cikini, lalu pindah ke sekolah dasar di Jalan Willemslaan (kini Jalan Perwira). Setelah lulus, dia masuk ke Sekolah Menengah Koning Willem III School pada 1924.

Sejak kecil, Maria Ulfah sudah mampu melihat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kegelisahan ini mendorongnya maju untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, yang membuatnya mantap mengambil jurusan hukum kemudian.

Nasib pun berpihak padanya. Sang ayah dipindah ke Belanda dan Maria Ulfah yang baru saja lulus ikut bersama ayahnya dan mulai berkuliah di Belanda pada 1929. 

Setelah lulus, dia semakin berani menyuarakan perbaikan nasib perempuan di banyak forum, salah satunya melalui Kongres Perempuan II tahun 1935 di Jakarta. Ketika itu, dia mengusulkan pembentukan suatu biro konsultasi perkawinan guna melindungi perempuan yang telah menikah.

Usulannya mendapat respon positif. Akhirnya pada 1937, biro itu pun didirikan. Badan ini merupakan cikal bakal Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).

Setelah itu, biro lain dibentuk, yakni Komisi Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia (KPKPAI) pada 1939 yang kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perlindungan Indonesia (BPPI) pada Kongres Perempuan III.

Dalam perjalanan kariernya, Maria Ulfah sempat menjadi guru sekolah Muhammadiyah di Jakarta, namun pemerintah Indonesia ketika itu memanggilnya untuk menjadi Menteri Sosial. Ini terjadi di era Perdana Menteri Sjahrir.

Maria Ulfah pun didapuk sebagai menteri perempuan pertama Indonesia. Ketika itu tugas utamanya adalah untuk membantu pengurusan pengembalian tawanan interniran, yang terdiri dari Belanda, Perancis, dan keturunan Indonesia.

Kepada Harian Kompas, 21 Desember 1980, dia berujar ketika itu Bung Sjahrir yang menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RI mendesak saya menerima jabatan itu.

Maria Ulfah tutup usia pada 15 April 1988 di umur 76 tahun, setelah menjalani perawatan akibat penyakit bronkitis, asma dan lambung berdarah. Namun, perjuangannya tak akan lekang oleh waktu dan tetap menjadi inspirasi bagi anak bangsa, khususnya para perempuan.

Nasib sarjana kini

Sebenarnya, jumlah lulusan sarjana semakin meningkat dalam dua dekade belakangan ini, baik lulusan S1, S2, hingga S3. Pada 2010, mereka yang menamatkan pendidikan S1 hingga S3 hanya 6,4 juta atau 3,77% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Kini, berdasarkan hasil Sakernas 2021, penduduk Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan di level yang sama sudah 17,06 juta atau 8,31% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Sayangnya, serapan tenaga kerja lulusan sarjana belum maksimal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, pengangguran lulusan strata I atau S1 mencapai 7,35%.

Pada Februari 2021, BPS mencatat pengangguran lulusan sarjana mencapai 1 juta orang. Artinya, perjuangan para lulusan sarjana tak berhenti ketika tali toga telah berpindah. Sebaiknya, perjuangan ini sesungguhnya baru dimulai. (Mulyani – Anggota Perempuan Indonesia Satu)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News