Tujuh fraksi tersebut terdiri atas Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Meski begitu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak.
Menanggapi hal ini, aktivis gerakan koperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat, Ferry Koto mengatakan, menggunakan hak interpelasi hanya membuktikkan bahwa sebenarnya Formula E tidak bermasalah secara hukum.
“Memilih menggunakan hak interpelasi dibanding angket, bukti bahwa sebenarnya Formula E tak ada persoalan secara hukum. Itu realitas pertama,” ujarnya melalui Twitter pribadi @ferrykoto Rabu, 1 September 2021.
“Jika alasan menggunakan hak interpelasi karena dinilai dampaknya mempengaruhi jalannya program2 Pemprov DKI, juga tak memiliki dasar yg kuat. Buktinya program2 di DKI berjalan baik2 saja. Malah temuan BPK banyak kejadian lebih bayar. Artinya uangnya turah2 Itu realitas kedua,” imbuhnya.
Ferry kemudian menjelaskan hal ini dari sisi Commitment Fee yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Jika dicermati dari sisi Commitment Fee yg telah dibayarkan Pemprov DKI, yg dalam kontraknya adalah dana komitmen yg sifatnya wajib dan akan hangus jika DKI membatalkan pelaksanaan sesuai komitmen. Maka interpelasi makin tak relevan. Itu realitas ketiga,” ungkapnya.
Menurutnya hal tersebut tidak relevan sebab melakukan tekanan politik terhadap Anies untuk membatalkan Formula E sama saja memberi alasan dia untuk bebas.
“Kenapa tidak relevan? Karena melakukan tekanan politik ke Anies untuk batalkan Formula E, sama saja memberi alasan bagi Anies bebas dari tanggungjawab kegagalan Formula E. Sehingga jika uang commitment fee menguap, tak bisa lagi minta pertanggungjawaban Anies seorang,” tuturnya.
Sehingga, dia meminta semua pihak untuk membiarkan saja Pemprov DKI bekerja melaksanakan kegiatan ini.
“Kerana itulah Hak interpelasi sangat tidak relevan saat ini. Biarkan saja Pemprov DKI membuktikan bisa mengadakan kegiatan ini. Kalau berhasil kan rakyat juga yg diuntungkan. Ekonomi ikut bergerak. Kalau Gagal?...” sambungnya.
Apabila tidak terlaksana, baru semua pihak bisa meminta pertanggungjawaban.
“Kalau tidak jadi terlaksana, misal nanti pada Oktober FIA umumkan DKI tidak layak jadi tuan rumah, maka barulah minta pertangungjawaban Pemprov karena menguapnya commitment fee. Saat itu bisa2 akan jadi kasus dugaan korupsi, akibat merugikan keuangan negara/perkaya pihak lain,” katanya.
Singkatnya, Ferry hendak memberikan kesempatan untuk Anies membuktikkan bahwa Formula E bisa dilaksanakan dan berhasil.
“Jadi hemat saya, berilah kesempatan Anies membuktikan bahwa Formula E bisa dilaksanan di DKI dan berhasil. Jangan direcoki, apalagi menekan Pemprov DKI membatalkan, tak ada guna. Kalau nanti batal, gagal, barulah di ‘gantung’,” terangnya.
Ferry juga mengaku berharap Formula E di DKI bisa terlaksana sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Galamedia)
« Prev Post
Next Post »