BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyampaikan informasi bahwa kantor DPP PSI di Jakarta Pusat didemo sejumlah orang dari KNPI Jakarta Pusat.
Demonstrasi tersbut, menurutnya, untuk memprotes pernyataan plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha yang menyebut Anies Baswedan pembohong.
Lantas, Guntur mempertanyakan apa hubungannya KNPI sehingga membela Anies Baswedan.
"Kantor DPP @psi_id didemo orang-orang yang ngaku KNPI Jakarta Pusat, mereka demo karena @Giring_Ganeshasebut @aniesbaswedan pembohong. Apa hubungannya KNPI Jakpus dengan Anies kok sampe bela2in demo?" tulis Guntur Romli di Twitter seraya membagikan video aksid demo tersebut, dikutip pada Selasa, 28 September 2021.
Gutur Romli mengaku, pihaknya sudah bersiap-siap menghadapi aksi demo tersebut.
Sebab, sebelum aksi demo dilakukan, pihaknya sudah menerima informasi akan ada demo di kantor DPP PSI.
"Sebelum gerombolan demo datang, kami sudah diingatkan adanya aksi ini. Terima kasih pada aparat yang sudah memberikan pengamanan, aksi itu juga bisa lancar danmereka bebas membela Anies yang sudah setor hampir Rp 1 T untuk balapan Formula E yang unfaedah dan belum jadi-jadi," tulisnya.
Rapat paripurna interpelasi formula E ditunda
Sementara itu, rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pengajuan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E kembali ditunda.
Sebab, rapat paripurna tersebut hingga dua kali ditunda tidak dihadiri oleh peserta rapat secara kuorum, yakni harus terdapat 50 persen dari total anggota dewan dan ditambah satu orang.
Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut hanya dihadiri oleh 32 anggota.
Sementara itu, kuorum dengan total 105 anggota dewan semestinya yang dihadiri oleh 53 orang anggota.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menunda rapat selama dua kali karena tidak memenuhi kuorum, penundaan pertama selama satu jam dan penundaan kedua hanya selama 10 menit.
Namun, rapat paripurna tetap berjalan untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan dari masing-masing fraksi terkait interpelasi formula E ini.
"Usulan interpelasi ini bukan baru kemarin, tapi sudah berjalan satu bulan. Sudah dua fraksi dan 33 orang anggota Dewan yang mengusulkan interpelasi," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa, 28 September 2021.
Setelah mendengar penjelasan dari dua fraksi tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap menunda rapat paripurna karena hari ini tidak ada pengambilan keputusan terkait interpelasi Formula E.
"Ini tidak kourum jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami tunda," ucapnya sambil mengetok palu.
Kendati demikian, belum ada jadwal pasti kapan rapat paripurna akan diselenggarakan kembali sebab harus melalui Badan Musyawarah (Bamus).
"Tahapan tidak kuorum hari ini terakhir tadi akan dilanjutkan rapat paripurna berikutnya tentu melalui bamus lagi. Penjadwalan berikutnya kami serahkan ke bamus. Bamus tugasnya menjadwalkan agenda kerja DPRD DKI," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Legislator PDIP kecewa
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, tujuh fraksi yang menolak interpelasi Formula E harus tetap hadir dan menyampaikannya di rapat paripurna.
"Bukan menyampaikannya di luar, apalagi di kafe," ucap Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat Selasa, 28 September 2021.
Lanjutnya, kata Gilbert, setuju atau tidak setuju atas interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan itu, sebaiknya tetap disampaikan di rapat paripurna sebab itu merupakan hak tiap anggota dewan.
"Kalau bukan kita yang menghargai Paripurna kita, siapa yg menghargai," ucapnya.
Kendati demikian, ia juga menyampaikan bahwa tidak ada agenda yang diselipkan.
Dirinya menilai Bamus itu memungkinkan untuk mengagendakan, karena ada tujuh fraksi yang hadir dan mereka tidak menolak.
Sementara itu, diketahui Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi.
Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.
Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang. (Wartakota)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »