PILIHAN REDAKSI

Ali Imron Pernah Minta Izin Ngebom Rumah Amien Rais, Denny Siregar: Harusnya Waktu Itu Jangan Ditangkap Dulu

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai pengakuan pelaku Bom Bali 1. Pasalnya, Ali Imron d...

Iklan Bank Nagari

Pengamat: Ancaman Sanksi dari PDIP Soal Capres, Terkesan Berlebihan

          Pengamat: Ancaman Sanksi dari PDIP Soal Capres, Terkesan Berlebihan
Foto Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Pengamat Sebut Ancaman Sanksi dari PDIP Soal Capres, Terkesan Berlebihan.
BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, menilai langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan sanksi kepada kader yang terlibat dalam calon Presiden 2024, terkesan berlebihan.

Menurutnya, awalnya persoalan ini hadir ketika banyak bermunculan relawan Ganjar. Terakhir ada relawan Sahabat Ganjar yang mendeklarasikan diri di 17 negara.

Padahal, katanya, deklarasi capres ini murni berasal dari relawan politik atau inisiatif langsung dari masyarakat dan bukan dari kader partai.

"Artinya tidak ada larangan bila masyarakat umum ingin mendirikan asosiasi politik seperti relawan hingga menawarkan figur 2024 sedini mungkin. Sebab dalam konteks politik menyemai figur itu harus jauh hari," kata Bambang kepada BentengSumbar.com, Senin, 27 September 2021.

Menurutnya, tujuanya agar publik bisa mengkritisi semua rekam jejak dari figur yang ditawarkan oleh relawan. "Soal apakah nanti disetujui atau tidak oleh partai politik pengusung itu urusan lain," pungkasnya.

Artinya, terang Bambang lagi, bila dukungan ini muncul dari relawan yang berbasis masyarakat, tentu tidak ada yang salah. Sebab, relawan politik itu basisnya memang dari rakyat dan tidak ada kaitannya dengan partai politik.

Kendati demikian, ujar Bambang, di Indonesia memang banyak komunitas yang mengatasnamakan relawan politik padahal kaki tangan partai. Tapikan kuasanya pasti berbeda-beda. 

Sebab, relawan bentukan partai tetap saja akan tunduk pada keputusan partai politik. 

Padahal, menurut Bambang, yang dapat dikatakan relawan politik tentu dibangun dari komunitas atas rasa solidaritas yang sepaham dan hanya tunduk kepada figur yang diusung.

Intinya, tegas Bambang, kehadiran relawan politik ini menunjukkan bahwa pelembagaan demokrasi di Indonesia terus bertumbuh. 

"Justru kita terkesan otoriter, bila melarang kemunculan relawan politik meskipun di masa pandemi Covid-19 saat ini," pungkasnya. 

Laporan: Zamri Yahya
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...